Upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur energi yang paling vital di dunia, tampaknya bakal tersendat di meja Dewan Keamanan PBB. Intinya sederhana: beberapa anggota tetap dewan dikabarkan menolak keras resolusi yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer demi menjamin kebebasan pelayaran di sana.
Menurut laporan The New York Times, draf yang beredar memang mengandung klausul cukup keras. Klausul itu memberi wewenang bagi negara anggota untuk mengambil "segala cara yang diperlukan", tak terkecuali aksi militer, guna mencegah penutupan selat strategis tersebut. Usulan ini awalnya digulirkan oleh Bahrain dan langsung mendapat angin segar dari sejumlah negara Teluk lainnya.
Tapi jalan menuju pengesahan ternyata berliku. Rancangan resolusi itu sendiri sudah masuk revisi keempat, setelah melalui negosiasi alot yang berlangsung tertutup selama berminggu-minggu. Pemungutan suara dijadwalkan Jumat depan, tanggal 4 April 2026. Namun begitu, prospeknya masih sangat suram.
Alasannya jelas: Rusia, Tiongkok, dan Prancis sebagai anggota tetap masih memegang kartu veto. Hak itu bisa dengan mudah menggagalkan seluruh proses. Belum lagi perpecahan sikap di kalangan sepuluh anggota tidak tetap DK PBB, yang semakin mempersulit terciptanya konsensus untuk langkah konkret apa pun di Selat Hormuz.
Artikel Terkait
LavAni Tundukkan Garuda Jaya 3-0 di Final Four Proliga Surabaya
Dewa United Kalahkan PSIM 1-0 Berkat Penalti di Pekan Ke-26 ISL
KPK Buka Kemungkinan Panggil Anggota Pansus Haji DPR Terkait Kasus Kuota
Liga Arab Dukung Resolusi DK PBB untuk Amankan Selat Hormuz