40 Negara Bahas Upaya Buka Blokade Iran di Selat Hormuz, AS Absen

Blokade Iran di Selat Hormuz ternyata memicu respons yang cukup serius. Sekitar empat puluh negara, dari berbagai belahan dunia, kini terlibat pembicaraan untuk membuka kembali jalur air vital itu. Mereka berupaya menghentikan apa yang disebut sebagai aksi penyanderaan terhadap ekonomi global oleh Tehran.

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, yang mengungkapkan hal itu Kamis lalu. Menurutnya, kecerobohan Iran telah menghantam keamanan ekonomi kita semua. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan virtual yang dihadiri perwakilan dari Prancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, hingga India.

"Kita telah melihat Iran membajak jalur pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global," kata Cooper.

Pidato pembukaannya disiarkan untuk publik, sebelum rapat dilanjutkan secara tertutup. Yang menarik, Amerika Serikat justru absen dari pembicaraan ini. Seorang pejabat mengonfirmasi ketidakhadiran mereka.

Ini semua terjadi setelah pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump. Sehari sebelumnya, Trump menyebut Selat Hormuz bisa "terbuka secara alami" dan tanggung jawab menjaga agar jalur itu tetap terbuka ada di pundak negara-negara yang paling bergantung padanya. Komentar itu seperti melemparkan bola panas ke arena internasional.

Sejak akhir Februari, Iran memang secara efektif menutup selat sempit itu. Tindakan ini dibalasannya atas serangan gabungan AS dan Israel. Padahal, hampir seperlima minyak dunia harus melewati jalur ini. Wajar saja, harga energi langsung melonjak dan membuka kembali selat jadi prioritas utama bagi banyak pemerintah.

Awalnya sih, negara-negara Eropa enggan memenuhi permintaan Trump untuk mengirim angkatan laut mereka ke kawasan itu. Mereka takut justru terseret ke dalam konflik yang lebih dalam. Namun begitu, kekhawatiran akan dampak gila-gilaan harga energi terhadap perekonomian global akhirnya mengubah pikiran mereka. Sekarang, mereka mencoba membentuk koalisi untuk setidaknya membela kepentingan mereka sendiri.

Menurut para diplomat Eropa, proses pembentukan koalisi ini masih sangat awal. Inggris dan Prancis tampil sebagai pemimpin. Pembicaraan Kamis itu sendiri lebih fokus pada satu hal praktis: negara mana saja yang benar-benar siap turun tangan.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Prancis, Guillaume Vernet, memberi penjelasan yang cukup realistis. Dalam konferensi pers, ia mengatakan proses ini harus bertahap dan tidak bisa dilakukan selama permusuhan masih berkecamuk.

"Pada akhirnya juga perlu ada koordinasi dengan Iran untuk memastikan adanya jaminan keamanan bagi kapal," ujar Vernet.

Sayangnya, koordinasi dengan Tehran saat ini mustahil dilakukan. Jadi, fokus sementara adalah bagaimana meyakinkan para pemilik kapal agar berani melintas lagi, sehingga premi asuransi yang membumbung tinggi bisa turun.

Pembicaraan teknis militer pun sudah mulai digelindingkan. "Kita perlu mengumpulkan sejumlah kapal yang cukup dan memiliki kemampuan koordinasi di udara, di laut, serta kemampuan untuk berbagi intelijen," tambah Vernet. Inggris rencananya akan menjadi tuan rumah pertemuan perencana militer untuk hal ini minggu depan.

Di sisi lain, dari Seoul, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan kehati-hatian. Menurutnya, opsi merebut Selat Hormuz dengan kekuatan militer adalah hal yang "tidak realistis".

"Proses itu akan memakan waktu yang tidak pasti, dan akan membuat semua orang yang melewati Selat ini terpapar risiko," katanya.

Risiko itu, jelas Macron, datang dari Garda Revolusi Iran yang menguasai pesisir dan ancaman rudal balistik mereka. Situasinya memang rumit. Di satu sisi, tekanan ekonomi mendesak aksi segera. Di sisi lain, langkah militer yang tergesa-gesa justru bisa memicu bencana yang lebih besar.