Penunjukan Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai mampu meredam potensi gejolak pasar setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. Ekonom Senior DBS Bank, Radhika Rao, menyebut langkah itu memberi ketenangan di tengah ketidakpastian transisi kepemimpinan bank sentral.
Radhika mengakui keputusan Perry mundur cukup mengejutkan dan di luar ekspektasi pasar. "Ini merupakan perkembangan yang sangat mengejutkan. Saya rasa tidak ada yang memprediksinya, terlebih karena rapat bank sentral baru saja digelar pekan lalu," ujarnya dalam Media Briefing DBS Institutional Forum 2026, Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, pasar tidak bereaksi berlebihan. Menurut Radhika, independensi BI menjadi taruhan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Penunjukan Destry sebagai pejabat sementara dinilai sebagai langkah awal yang tepat untuk menjaga stabilitas kebijakan moneter. "Beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman. Beliau telah mengemban jabatan tersebut sejak 2019, berlatar belakang sebagai ekonom, dan berpengalaman di lembaga regulator. Beliau memiliki kombinasi yang sangat baik serta pemahaman yang kuat dalam perumusan kebijakan bank sentral," kata Radhika.
Rekam jejak Destry tercermin dari pergerakan pasar yang relatif tenang. "Rupiah tidak mengalami tekanan ekstrem dan imbal hasil obligasi juga belum menunjukkan tekanan yang signifikan sejauh ini," imbuhnya.
Menjelang penetapan Gubernur BI definitif, Radhika menekankan pentingnya kredibilitas, pengalaman, dan independensi calon gubernur baru. "Kita menginginkan sosok yang seberpengalaman mungkin, memiliki kredibilitas yang teruji, serta independen dalam mengambil keputusan kebijakan. Hal-hal tersebut merupakan ciri khas utama dari setiap bankir sentral di mana pun," ujarnya.
Ia juga menyoroti rekam jejak Perry Warjiyo yang selama 7-8 tahun memimpin BI di tengah berbagai krisis, mulai dari pandemi COVID-19, siklus kenaikan suku bunga The Fed, hingga ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, pimpinan BI berikutnya dituntut memiliki kapasitas sebagai manajer risiko. "Bagi pejabat yang baru, mereka harus benar-benar mampu menjalankan peran sebagai seorang manajer risiko. Sebab, selain harus menangani tantangan domestik, ada pula tantangan global yang tak kalah berat," katanya.
Selain independensi, sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah juga dinilai krusial. "Kualifikasi yang dibutuhkan mencakup kredibilitas, pengalaman, kemampuan mengambil keputusan kebijakan secara independen, sekaligus kapasitas untuk berkolaborasi dengan pemerintah, di mana keselarasan antara kebijakan moneter dan fiskal sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi yang penuh tekanan," pungkas Radhika.