Pramono Minta Motif Penggesek Nomor Rangka Mobil di GBK Didalami

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons aksi dua orang yang diduga menggesek nomor rangka mobil di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8). Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tengah mendalami motif di balik tindakan tersebut.

Meski kawasan GBK berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Pramono menilai kejadian di Jakarta tetap menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. "Kalau mengenai mobil yang di GBK, kebetulan di GBK itu sebenarnya kewenangannya sepenuhnya adalah manajemen yang diatur oleh pemerintah pusat," ujarnya usai menghadiri Seminar Kebangsaan HKBP Menteng 2026 di Gedung Gereja HKBP Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8).

"Tetapi bagaimanapun, karena terjadi di Jakarta, kami juga bertanggung jawab untuk itu. Saya sudah meminta untuk ini didalami, apa motif utamanya, apa keinginannya," lanjut Pramono.

Pemprov DKI juga telah mengantongi rekaman CCTV dari peristiwa tersebut. Menurut Pramono, rekaman itu akan dijadikan alat bukti jika ditemukan pelanggaran hukum. "Karena kemarin semuanya yang tidak disadari adalah siapa pun yang melakukan itu sudah terekam secara rangkap dalam CCTV yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, dan itu nanti akan menjadi alat bukti kalau kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak baik," jelasnya.

Sebelumnya, sebuah video yang beredar memperlihatkan dua pria diduga menggesek nomor rangka mobil di area parkir GBK. Salah satu pria bahkan terlihat masuk ke kolong mobil. Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Noor Maghantara, menyebut pelaku bukan penjahat biasa, melainkan debt collector.

"Dia debt collector ini sebenarnya. Dia nyari mobil yang sudah lama enggak dibayar, yang lewat 3 bulan gitu," ujar Noor saat dikonfirmasi pada Rabu (19/8).

Noor menjelaskan, para penagih utang independen atau yang kerap disebut mata elang (matel) ini memang sering menyisir lokasi parkir umum yang luas, seperti GBK dan pusat perbelanjaan. Tugas mereka mencari unit kendaraan yang masuk daftar pencarian leasing atau lembaga pembiayaan akibat kemacetan pembayaran angsuran.