Ekonom Soroti Target Pajak 1,4 dalam RAPBN 2027: Butuh Kerja Keras

Ekonom Halim Alamsyah menilai asumsi daya tanggap pajak (tax buoyancy) sebesar 1,4 yang digunakan Presiden Prabowo dalam RAPBN 2027 memicu pertanyaan tentang realisme angka tersebut. Menurutnya, angka itu menuntut pertumbuhan penerimaan pajak yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Halim menjelaskan, tax buoyancy mengukur seberapa responsif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi nominal. "Kalau ekonomi kita tumbuh 10 persen, kemudian pajak juga tumbuh 10 persen, itu rasionya 1. Artinya, kalau ekonomi tumbuh 10 persen, mestinya penerimaan pajak negara juga tumbuh 10 persen, dengan asumsi tidak ada penurunan atau kenaikan tarif pajak. Jadi, rumusnya itu adalah kenaikan pajak nominal dibagi dengan kenaikan PDB nominal," ujarnya dalam program Bicara Ekonomi Politik di kanal YouTube Terus Terang Media, Kamis (20/08/2026).

Dengan asumsi tax buoyancy 1,4, jika ekonomi tumbuh 6 persen, maka penerimaan pajak harus tumbuh 1,4 dikali 6 persen, atau sekitar 8,4 persen. Namun, Halim menyoroti bahwa pertumbuhan pajak yang dibutuhkan mencapai 12,1 persen. "Oleh karena itu, kita akan bisa melihat apakah ini realistis atau tidak," katanya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan tax buoyancy dari 2023 hingga 2025 berada di bawah 1, kecuali pada 2023 yang mencapai 1,33. "2024 itu hanya 0,57, 2025 bahkan negatif karena pertumbuhan pajak pada waktu itu turun, rata-ratanya dari 2023 sampai 2025 kurang lebih 0,5 atau 0,6 kalau kita ambil rata-ratanya. Artinya, di bawah 1. Jadi, kalau pemerintah mengasumsikan tahun depan itu bisa di atas 1, ya barangkali memang memerlukan kerja keras," jelasnya.

Meski demikian, Halim mengakui bahwa pada semester I tahun ini tax buoyancy diperkirakan mencapai 2,5. Menurutnya, wajar jika pemerintah melihat angka 1,4 untuk tahun depan sebagai target yang realistis, mengingat langkah-langkah yang telah dilakukan sejak 2024, seperti reformasi core tax, perluasan basis pajak, pengejaran wajib pajak, dan pengurangan kebocoran.

Halim berharap upaya tersebut dapat dilanjutkan. Namun, ia mengingatkan bahwa jika pajak ditarik lebih keras, belanja negara harus lebih cepat dan produktif. "Setiap Rp 1 yang diambil oleh pemerintah, tentu saja harus bisa dikeluarkan kembali menjadi lebih produktif. Kalau hanya konsumtif, produktivitas hanya 1-2 tahun lalu habis," tegasnya.

"Tapi, kalau digunakan untuk investasi yang lebih produktif, dia akan lebih jauh. Kita berharap ini bisa dilakukan, kalau tidak, berat juga untuk mencapai 1,4 itu," pungkas Halim.