Pramono Persilakan Warga Pati Demo di Jakarta, Ingatkan Jangan Anarkis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan warga Pati yang berencana menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Ia meminta aksi tersebut dilakukan secara tertib dan tidak berujung pada tindakan anarkis atau perusakan fasilitas.

Pramono menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Ia mempersilakan aksi digelar pada 26 atau 27 Agustus mendatang.

"Demo itu dijamin oleh demokrasi, dan kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik," kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2026).

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Pramono, telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan selama kedatangan massa dari Pati. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian.

Sebelumnya, warga Pati yang datang ke Jakarta mendapat sambutan dari sejumlah organisasi masyarakat. Mereka juga difasilitasi agar tidak bermalam di depan Gedung DPR/MPR.

"Nah, kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan Gedung DPR/MPR," ujarnya.

Pramono mengatakan Pemprov DKI mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani massa aksi. Ia telah meminta Kepala Satpol PP DKI Jakarta berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Menurut Pramono, keamanan Jakarta merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh pihak yang datang ke Ibu Kota untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.

"Jakarta menjadi aman, nyaman, kalau kita semua bisa menjaga dengan baik," tuturnya.

Pramono menegaskan Pemprov DKI tidak akan melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. Namun, aksi tersebut harus tetap menghormati ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas yang ada di Jakarta.

"Dalam menangani hal-hal seperti ini, Saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan," katanya.