Jakarta – Pernyataan Dody Hanggodo dalam sebuah diskusi media di Ibu Kota sempat menyita perhatian. Ia bicara soal pentingnya menjaga prasangka baik terhadap pegawai Kementerian PU, tapi di saat bersamaan juga melontarkan evaluasi keras untuk generasi muda di lingkungan kementerian itu sendiri. Dua pesan yang sekilas terasa bertolak belakang.
Acara itu sendiri juga membahas arus mudik Lebaran. Namun, poin yang menonjol adalah imbauan Dody agar publik tidak gegabah menilai. Jangan sampai semua pegawai digeneralisasi.
“Jadi tidak boleh kita suuzon ke seluruh PU bajingan semua, ya tidak boleh begitu. Kita harus selalu berpikiran baik. Apalagi Kementerian PU termasuk salah satu kementerian tertua, harus kita jaga marwahnya,” tegas Dody, Kamis (2/4/2026).
Masih banyak, katanya, pegawai yang berintegritas dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, Dody justru menyoroti praktik internal yang ia nilai perlu perbaikan serius. Ia menyinggung soal pola penanganan kesalahan yang selama ini berjalan. Menurutnya, cara itu bisa jadi contoh buruk.
“Saya tidak mau seperti dulu lagi. Kalau eselon 1 salah, dibuang ke eselon 2, ke 3, dibuang eselon 10. Eselon 10 masuk penjara itu tidak boleh. Itu memberikan contoh tidak baik ke generasi muda PU,” jelasnya.
Nah, dari situlah pembahasannya merembet ke generasi muda. Dody punya pandangan khusus tentang tantangan yang mereka hadapi sekarang.
“Hari ini menurut saya generasi muda PU sudah agak konslet sedikit otaknya. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, 2, 3 secepat-cepatnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu yang saya gembar-gemborkan dari sekarang,” ucap Dody tanpa tedeng aling-aling.
Pernyataannya itu, ya, bikin banyak orang merenung. Di satu sisi ia mengajak berpikir positif, di sisi lain ia sendiri yang menyoroti borok yang perlu dibersihkan dari dalam.
Memang, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, generasi muda di Kementerian PU kebanyakan datang dari rekrutmen CPNS yang lebih ketat dan kompetitif. Sementara isu-isu infrastruktur yang kerap mencuat biasanya melibatkan pejabat menengah hingga senior.
Situasi ini jelas memantik diskusi. Bagaimana caranya menciptakan pendekatan yang seimbang? Membangun budaya kerja berintegritas di birokrasi itu tidak mudah, butuh lebih dari sekadar imbauan. Butuh contoh nyata dari atas, dan sistem yang benar-benar mendukung.
Artikel Terkait
Indonesia dan Qatar Tandatangani MoU Pertahanan, Buka Jalan Kerja Sama Industri Militer dan Latihan Bersama
Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H Ditetapkan sebagai Libur Nasional, Tanpa Cuti Bersama
KPK Jadwalkan Periksa Dirut PT Maktour sebagai Saksi Korupsi Kuota Haji
85 Agen Hanania Travel Laporkan Dugaan Penipuan ke Polda Metro, Kerugian Capai Puluhan Miliar