"Ini baru satu contoh. Catatan kami, dalam empat bulan terakhir ada 18 aduan pelanggaran serupa terkait TKA, dengan total denda lebih dari Rp7 miliar," jelasnya.
Masih dari Jawa Barat, ada lagi kasus perusahaan yang tidak mengikutsertakan 220 pekerjanya dalam program jaminan sosial. Tim Terpadu Pengawas Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan pun bergerak cepat. Perusahaan tersebut akhirnya terpaksa mendaftarkan semua pekerjanya dan melunasi seluruh tunggakan iuran.
Yassierli menegaskan, "Dalam enam bulan terakhir, Kemnaker menerima 128 aduan serupa dengan total tunggakan mencapai Rp36,59 miliar." Angka yang cukup fantastis.
Menurut Menaker, kehadiran kanal Lapor Menaker memang dirancang sebagai instrumen penting untuk memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 di seluruh Indonesia. "Kami serius menindaklanjuti setiap laporan. Untuk itu, kami mengajak pekerja dan masyarakat yang mengetahui pelanggaran untuk melaporkannya melalui kanal ini," pungkasnya.
Artikel Terkait
Harley-Davidson Luncurkan Platform Ride untuk Transformasi Merek dan Perkuat Komunitas
Hujan Deras dan Angin Kencang di Bekasi Tumbangkan Pohon, Rusak Rumah, dan Lumpuhkan Jalan
CEO Danantara Tinjau Teknologi Mobil Otonom di Fasilitas EVE Energy China
BPOM Perluas Izin Vaksin Campak untuk Dewasa Berisiko Tangani KLB