Parah! Mahasiswa UII Penggugat UU TNI Mengaku Rumahnya Didatangi Orang Tak Dikenal

MURIANETWORK.COM - Tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pemohon uji formil Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) diduga didatangi oleh orang tak dikenal (OTK).

Orang tak dikenal ini mendatangi rumah ketiga mahasiswa dan menggali informasi pribadi. Tiga mahasiswa itu yakni Arung, Handika dan Irsyad.

Sebelumnya, mereka bersama satu teman lainnya yakni Anggito mengajukan permohonan uji formil pada 30 April lalu dan telah terdaftar dengan nomor registrasi 74/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2025.

Arung salah satu mahasiswa menjelaskan, orang tidak dikenal itu datang pada 18 Mei, beberapa hari setelah sidang pertama uji formil UU TNI digelar. 

Ia mengungkapkan apa yang dilakukan orang tersebut.

"Pengambilan data. Yang dua orang, Irsyad dari Lampung dan Handika dari Grobogan didatangi orang tak dikenal yang mengatasnamakan MK," kata Arung kepada awak media melalui sambungan telepon, Sabtu (24/5).

Orang tak dikenal itu berdalih melakukan verifikasi faktual. Seperti memastikan tempat tinggal para mahasiswa tersebut.

"Modusnya orang tak dikenal ini, awalnya muji-muji mereka berdua (Irsyad dan Handika) 'ini kemarin sidang di MK ngajuin gugatan bagus banget penampilannya, cara ngomongnya bagus lugas' segala macam begitu," katanya.

Pada akhirnya, orang tak dikenal ini menggali data pribadi. 

Seperti aktivitas dua mahasiswa ini di kampung seperti apa, bagaimana berbaur dengan masyarakat, dan lain-lain.

Dijelaskan Arung, Ketua RT tempat tinggal Handika sempat dimintai salinan Kartu Keluarga (KK) oleh orang tak dikenal itu.

"Ketua RT ini datanglah ke rumah Handika meminta salinan KK, jelaskan ada dari MK mencari Handika, minta salinan KK. Dikasih terus balik ke rumah, baru ditunjukkan pada orang tidak dikenal ini akhirnya difoto (KK-nya)," jelasnya.

Hal serupa dialami Irsyad. Modusnya sama yakni dengan pola memuji lalu kemudian meminta data pribadi.

"Oleh ketua RT-nya tidak dikasih untungnya (data pribadi)," bebernya.

Arung juga mengalami hal yang sama pada 18 Mei lalu. 

Arung baru mengetahuinya dari sang Ayah usai menceritakan yang dialami oleh dua rekannya itu.

Sang Ayah yang menjabat Kepala Desa di Mojokerto itu kemudian menyadari ada yang juga mengambil data anaknya.

"Awalnya bapak saya menaruh curiga, kok kayak ada yang mengambil data anak saya," kata Arung.

"Bapak saya inisiatif telepon Babinsa setempat. Babinsa setempat mengaku, 'Oh iya Pak hari Minggu kemarin saya ambil data Arung di Kantor Desa. Udah-udah dikasih kok dan sudah saya serahkan ke Kodim'," jelasnya.

Hal lain yang dialami adalah sebelum sidang kedua 22 Mei. 

Siang sebelum sidang, Google Docs yang digunakan untuk menyusun berkas perbaikan permohonan tiba-tiba diakses delapan akun anonim.

"Link Google Doc ini tidak kami sebarkan ke publik," jelasnya.

Mendapat hal ini, Arung dan rekan-rekannya tetap tak akan runtuh semangat.

"Kalau sedikit panik adalah. Walau cuma diambil salinan KK tapi ini bagi kami indikasi (intimidasi)," tuturnya.

Kata UII

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UII, Rizky Ramadhan Baried, membenarkan para mahasiswa ini mengadukan peristiwa yang dialami pada 18 Mei lalu.

"Yang menjadi sorotan kami adalah soal bagaimana bisa identitas pribadi mahasiswa itu bisa jatuh ke tangan orang-orang yang kita sebut orang tidak dikenal," kata Rizky.

"Yang kedua kemudian melakukan tindakan-tindakan meskipun secara yuridis ya unsur tindak pidananya itu mungkin belum memenuhi tetapi dalam iklim negara demokrasi di mana judicial review itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang dan itu konstitusional, ini mengapa ada reaksi yang demikian," jelasnya.

Terkait hal ini, internal FH UII telah menggelar rapat. Intinya, segala permasalahan hukum para mahasiswa ini akan diserahkan kepada LKBH UII sebagai penasihat hukumnya.

Selain itu, secara internal juga telah dibahas soal safe house atau rumah aman bagi para mahasiswa.

"Maka nanti segala sesuatunya berkaitan dengan penanganan itu maka akan dijawab dan juga akan dikorespondensi satu pintu melalui LKBH UII," katanya.

Dandim Mojokerto Beri Penjelasan

Dandim Kabupaten Mojokerto, Letkol Inf Rully Noriza, memberi penjelasan terkait pengambilan data milik Arung. Ia membantah jika pendataan itu bentuk dari intimidasi.

"Ini bahasanya ada intimidasi Babinsa artinya informasi itu tidak benar," kata Rully dalam keterangannya, Minggu (25/5).

Ia menjelaskan yang dilakukan Babinsa ialah pendataan terkait Geo Demo Konsos (geografi, demografi dan kondisi sosial). Ini kata Rully, merupakan kegiatan rutin.

"Jadi itu terkait dengan pendataan Geo Demo Konsos itu kita rutin tiap triwulan itu. Kita update teruslah tiap-tiap wilayah. Kita pasti mintanya ke desa, ke kecamatan. Babinsa kami datang ke staf desa, ke staf kecamatan, ke instansi terkait," ujarnya.

Pendataan kerap dilakukan juga karena ada program gizi gratis yang saat ini berjalan. Lulusan sarjana bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari program itu.

"Apalagi sekarang kita ini tiap triwulan itu terkait program gizi gratis. Kita diperintahkan untuk mendata para mahasiswa yang sedang kuliah maupun yang sudah lulus sarjana itu nanti akan direkrut menjadi tenaga SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," tuturnya.

"Intinya itu dia akan menjadi kepala-kepala SPPG di tiap-tiap kabupaten/kecamatan yang akan dibangun dapur, apa pun itu lulusan sarjananya," tambahnya.

Rully menjelaskan, perekrutan itu dalam bentuk penawaran untuk ikut seleksi. 

Menurutnya sudah banyak yang direkrut untuk program tersebut.

"Alhamdulillah tri wulan kemarin sudah banyak yang dari Mojokerto yang lulus akhirnya dapat pekerjaan. Jadi memang rutin lah kalau permintaan data-data di wilayah kita rutin," tuturnya.

Selain untuk program gizi gratis, Rully menerangkan pendataan juga dilakukan kepada warga yang duduk di bangku kelas 3 SMA. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait rekrutmen anggota TNI.

"Karena alokasi buat tentara lagi banyak ini untuk tentara saat ini. Jangan sampai ada oknum memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan, bayar masuk TNI. Suruh sosialisasi juga," ujarnya.

Sumber: Kumparan