Departemen Kehakiman AS baru saja membuka keran informasi yang luar biasa besar. Jumat lalu, mereka merilis tiga juta dokumen baru terkait Jeffrey Epstein. Bayangkan saja, tumpukan data itu mencakup 180 ribu gambar dan dua ribu video. Isinya beragam, mulai dari laporan psikologis semasa Epstein mendekam di penjara, catatan tentang kematiannya yang kontroversial, hingga penyelidikan terhadap Ghislaine Maxwell.
Maxwell, tentu saja, adalah rekan Epstein yang sudah divonis karena membantu perdagangan anak di bawah umur.
Yang menarik, dokumen-dokumen ini juga memuat korespondensi email antara Epstein dengan berbagai tokoh ternama. Rilis ini langsung memicu gelombang analisis dan spekulasi.
Namun begitu, ada satu hal yang mencuri perhatian netizen Indonesia sejak Minggu malam. Nama Bali tiba-tiba ramai diperbincangkan. Sebenarnya, soal kunjungan Epstein ke Bali ini bukan hal yang benar-benar baru. The Guardian sudah memberitakannya akhir Desember tahun lalu. Mereka melaporkan adanya banyak foto Epstein dan Maxwell sedang berkeliling ke sejumlah lokasi eksotis Maroko, Saint-Tropez, dan ya, Bali.
Nah, dalam dokumen DOJ yang dirilis pekan lalu, Bali kembali disebut. Tepatnya di slide pertama sebuah file PDF, tercantum beberapa nama wilayah seperti Afrika, Hawai, dan satu klaster: "Bali/Thailand/Asia".
Lalu, muncul detail yang lebih spesifik dari sebuah unggahan di media sosial X. Akun @geovenera membagikan foto dan koordinat tepatnya. Menurut keterangan akun itu, foto Epstein dan Maxwell diambil antara 27 hingga 29 Mei 2002.
"Gambar Epstein dan Maxwell yang diambil sekitar tanggal 27-29 Mei 2002. Lokasi Bali, Indonesia (-8.61689216148, 115.25376837324),"
Dari koordinat itu, lokasinya berada di daerah Batubulan, Gianyar. Dalam foto tersebut, Epstein terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sedang mengamati patung di sebuah galeri.
Epstein sendiri, seperti kita tahu, adalah pusat dari skandal gelap yang menjerat kalangan elite global selama lebih dari sepuluh tahun. Namanya selalu dikaitkan dengan uang, kekuasaan, dan eksploitasi seksual yang sistematis. Banyak nama besar terseret, termasuk dua mantan presiden AS: Bill Clinton dan Donald Trump.
Soal Trump, hubungannya dengan Epstein memang sempat cukup dekat. Tapi Trump sendiri sudah berkali-kali menyatakan bahwa pertemanan itu sudah berakhir sejak lama. Ia juga bersikukuh tidak pernah tahu tentang aktivitas kriminal Epstein.
Di tengah dokumen baru ini, ada satu daftar yang disusun FBI tahun lalu yang menarik perhatian. Daftar itu berisi berbagai tuduhan terhadap Trump yang dilaporkan masyarakat ke saluran pengaduan. Tapi, banyak dari laporan ini terkesan belum terverifikasi dan minim bukti pendukung yang kuat.
Daftar tersebut mencatat sejumlah tuduhan pelecehan seksual yang mengarah ke Trump, Epstein, dan beberapa tokoh publik lain.
Hingga saat ini, Trump secara konsisten membantah semua keterkaitan dengan kejahatan Epstein. Dan perlu dicatat, dia belum pernah didakwa atas kejahatan apa pun oleh para korban Epstein.
Lantas, apa tanggapan resmi pemerintah AS?
Saat dimintai konfirmasi, pihak Gedung Putih dan Departemen Kehakiman memilih merujuk pada pernyataan resmi yang disertakan dalam rilis dokumen. Intinya, mereka menyangkal keras klaim-klaim yang dianggap sensasional itu.
“Sebagian dokumen memuat klaim yang tidak benar dan bersifat sensasional terhadap Presiden Trump, yang diserahkan ke FBI menjelang pemilu 2020. Untuk memperjelas, klaim tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Jika memiliki sedikit saja kredibilitas, klaim itu pasti sudah lama digunakan sebagai alat untuk menyerang Presiden Trump,”
Begitulah pernyataan Departemen Kehakiman AS, seperti dikutip dari BBC UK, Senin lalu. Rilis dokumen ini jelas bukan akhir dari cerita. Ia justru membuka babak baru dalam saga Epstein yang tak kunjung usai.
Artikel Terkait
Persetujuan Publik terhadap Trump Anjlok ke 34 Persen, Terendah Sepanjang Masa Jabatan Kedua
Menlu Iran Akan ke Moskow Bahas Gencatan Senjata di Tengah Ketegangan dengan AS
Perang Iran Kuras Persediaan Rudal AS, Picu Kekhawatiran Kerentanan Jangka Pendek
Indonesia Kaji Permintaan Akses Udara AS, Kemenlu Peringatkan Risiko Terseret Konflik