Indonesia Kaji Permintaan Akses Udara AS, Kemenlu Peringatkan Risiko Terseret Konflik

Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz langsung mendapat kecaman keras dari China. Beijing menyebut langkah Washington itu berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Sikap itu sebenarnya wajar. Sekitar separuh pasokan minyak China berasal dari Timur Tengah, dan Selat Hormuz adalah gerbang utamanya.

Belum usai sorotan di sana, perhatian media internasional kini beralih ke Selat Malaka. Lagi-lagi, ini terkait strategi AS yang dianggap berusaha "mencekik" pasokan energi ke China rival utama yang kerap disinggung Presiden Donald Trump. Mengapa Malaka? Jawabannya sederhana: 70 sampai 80 persen impor minyak China harus melewati selat sempit ini.

Di saat yang hampir bersamaan, muncul bocoran dokumen rahasia pertahanan AS. Isinya, Washington meminta Indonesia mengizinkan akses wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat militer Amerika. Proposal ini disebut-sebut muncul usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump bulan Februari lalu.

Dokumen itu mengusulkan akses penerbangan "menyeluruh" untuk operasi darurat, respons krisis, dan latihan bersama. Kementerian Pertahanan RI mengakui keberadaan draf tersebut pada Senin lalu, tapi menegaskan itu belum final. Mereka menyebutnya sebagai draf letter of intent yang masih ditinjau. Pemerintah, kata mereka, tetap memegang kendali penuh atas kedaulatan udaranya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, pada Rabu lalu mempertegas. Indonesia, katanya, tidak punya kebijakan memberi akses tak terbatas ke wilayah udara untuk pihak asing manapun. Proposal AS masih dipelajari secara internal.

"Segala bentuk kerja sama dengan Washington akan tetap tunduk pada mekanisme dan prosedur nasional Indonesia," ujarnya.

Tapi di balik layar, ada dinamika yang lebih rumit. Reuters melaporkan adanya "perpecahan" di internal pemerintah. Kemenlu dikabarkan mengirim surat rahasia dan mendesak ke Kemenhan awal April. Peringatannya: pemberian hak lintas udara menyeluruh berisiko menyeret Jakarta dalam konflik asing.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru terbang ke Washington. Dia bertemu Menteri Perang AS Pete Hegseth dan menandatangani "kemitraan kerja sama pertahanan utama". Tujuannya, memperkuat keamanan regional lewat modernisasi militer dan latihan bersama.

Lalu, apa untungnya bagi AS? Abdul Rahman Yaacob, peneliti dari Rabdan Security and Defence Institute di Uni Emirat Arab, punya analisis. Akses lintas udara itu akan memangkas waktu transit pesawat AS dari pangkalan di Australia atau Samudra Hindia menuju titik panas seperti Filipina atau Korea Selatan.

Tapi Yaacob juga mengingatkan risikonya. Pemberian akses bisa membuat Indonesia rentan.

“Wilayah udara Indonesia sendiri dapat menjadi wilayah yang diperebutkan,” katanya, seperti dikutip South China Morning Post.

“Secara efektif akan menyeret negara tersebut ke dalam konflik yang ingin dihindarinya.”

Dia menambahkan, reaksi di dalam negeri terutama di dunia maya sudah menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap isu yang dianggap mengikis otonomi strategis Indonesia.

China pun angkat bicara. Beijing menilai langkah militer AS ini berpotensi melanggar prinsip Piagam ASEAN.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengingatkan setiap anggota ASEAN harus menjaga tanggung jawab kolektif untuk perdamaian kawasan.

"Piagam ASEAN dengan jelas menetapkan bahwa negara anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip tanggung jawab kolektif dan menahan diri dari aktivitas apa pun yang mengancam kedaulatan atau integritas wilayah anggota lain," tegas Guo.

Dia juga menyebut prinsip kerja sama pertahanan harus didasari rasa hormat dan saling menguntungkan.

"Kerja sama pertahanan tidak boleh menargetkan atau merugikan pihak ketiga, apalagi merusak stabilitas regional," ujarnya.

Lalu, Apa Sebenarnya 'Dilema Malaka' Itu?

Selat Malaka bukan cuma jalur laut biasa. Titik sempit antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini telah menjadi bidak penting dalam papan catur rivalitas AS-China. Konsep "Dilema Malaka" yang dulu digaungkan mantan Presiden China Hu Jintao, kembali relevan.

Intinya, ini tentang kerentanan strategis China. Sekitar 80% minyak impor mereka harus melalui selat ini. Bayangkan, jalur yang padat dan sempit itu jadi titik lemah yang mematikan. Dalam konflik, pihak lawan bisa memanfaatkannya untuk menghentikan pasokan energi China.

Bagi AS, kerentanan itu adalah peluang. Dalam berbagai kajian militer, Selat Malaka disebut sebagai "chokepoint". Titik yang jika dikuasai, bisa mengendalikan arus logistik musuh. Dalam skenario terburuk misalnya konflik di Taiwan mengganggu lalu lintas di Malaka bisa jadi senjata tekanan yang ampuh.

Strateginya tak melulu blokade terbuka. Bisa dengan pengawasan ketat, atau menciptakan ketidakpastian keamanan. Nah, di sinilah permintaan akses udara ke Indonesia diduga punya kaitan. Akses itu akan mempermudah mobilitas pengawasan AS di kawasan.

China tentu tak tinggal diam. Mereka membangun pipa minyak dari Rusia, mengembangkan koridor lewat Myanmar, hingga menggalakkan Belt and Road Initiative sebagai jalur alternatif. Tapi faktanya, hingga hari ini, Malaka tetap yang terpenting dan paling sulit digantikan.

Di sinilah dilema Indonesia muncul. Politik bebas-aktif diuji. Beri akses ke AS, China bisa tersinggung. Tolak, tekanan diplomatik dari Washington mungkin menguat. Ruang gerak jadi serba sempit.

Belum lagi dampak ekonominya. Gangguan di Selat Malaka akan langsung memukul arus perdagangan global, termasuk bagi Indonesia sendiri. Biaya logistik melonjak, stabilitas pasar terganggu.

Risiko terseret dalam konflik mungkin tidak langsung. Tapi ia akan membesar seiring eskalasi ketegangan dua raksasa itu. Jika perang terbuka benar pecah, hampir pasti Selat Malaka akan jadi medan perebutan. Dan Indonesia, sebagai negara yang mengapitnya, mustahil bisa menghindar sepenuhnya.

Pada akhirnya, Selat Malaka telah berubah. Dari sekadar jalur dagang, ia jadi instrumen strategis persaingan global. Bagi China, ini titik lemah yang harus diamankan. Bagi AS, ini tuas penekan. Dan bagi Indonesia? Ini ujian nyata untuk bertahan di tengah pusaran geopolitik yang makin panas.