Arab Saudi dan Kuwait Tutup Akses Pangkalan, Operasi Militer AS di Selat Hormuz Terhenti

Keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menghentikan sementara operasi 'Proyek Kebebasan' di Selat Hormuz ternyata bukan semata-mata karena alasan diplomatik. Meskipun Trump menyatakan penghentian itu dilakukan untuk melancarkan negosiasi dengan Iran atas permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain, fakta di lapangan mengungkapkan hambatan yang lebih mendasar: dua sekutu utama AS di kawasan Teluk, Arab Saudi dan Kuwait, menolak memberikan akses pangkalan dan wilayah udara mereka bagi pesawat tempur Amerika.

Penolakan tersebut sempat menjadi ganjalan serius bagi kelancaran misi pengawalan kapal komersial yang digagas Washington. Namun, kebuntuan itu akhirnya terurai setelah Trump melakukan percakapan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada Rabu malam. Kesepakatan yang dicapai dalam komunikasi tersebut, sebagaimana dilaporkan The Wall Street Journal dan The Financial Times, membuka kembali jalan bagi Pentagon untuk melanjutkan operasi dengan dukungan penuh angkatan laut dan udara. Meski demikian, belum ada kepastian kapan operasi akan dimulai kembali, dengan perkiraan paling cepat pekan ini.

Sikap hati-hati Riyadh, yang tidak pernah secara terbuka membantah laporan tersebut, mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam. Arab Saudi, menurut sumber yang mengetahui langsung masalah ini, menilai bahwa 'Proyek Kebebasan' yang digagas Trump merupakan langkah yang tidak perlu meningkatkan ketegangan dan tidak dipikirkan secara matang. Kerajaan itu justru menginginkan penghentian permanen perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang selama ini memicu agresi balasan Teheran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh rasa frustrasi yang tumbuh di kalangan elit Saudi terhadap kepemimpinan militer Amerika. Riyadh menilai penanganan perang oleh panglima tertinggi AS terlalu tidak menentu, sehingga negara-negara Timur Tengah khususnya Uni Emirat Arab (UEA) harus menanggung beban serangan balasan Iran. Padahal, sebagai penandatangan Perjanjian Abraham, Arab Saudi awalnya melihat potensi keuntungan dari agresi terhadap Republik Islam. Namun, ketidakpastian Trump dan ketiadaan tujuan yang koheren kini menjadi sumber kekhawatiran utama.

Ancaman Trump untuk menyerang infrastruktur sipil dan menghancurkan seluruh pembangkit listrik Iran semakin memperkuat kegelisahan Riyadh. Sumber-sumber yang sama menyebutkan bahwa langkah tersebut kemungkinan besar akan memicu respons yang lebih ganas dari rezim Islam. Akibatnya, Arab Saudi kini bergabung dengan negara-negara Arab lainnya dalam mendesak Washington untuk mencari solusi diplomatik dan mendukung upaya Pakistan sebagai mediator guna mengakhiri perang serta membuka kembali Selat Hormuz.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Segera setelah pasukan AS melancarkan upaya pengawalan kapal melalui Selat Hormuz, Teheran merespons dengan melancarkan lebih dari selusin serangan udara ke UEA. Sebagian besar serangan berhasil dicegat, namun sebuah fasilitas minyak di Fujairah terbakar dan melukai tiga warga India yang bekerja di sana. Iran juga menyerang tiga kapal angkatan laut Amerika dan sejumlah kapal dagang, yang berhasil dicegat oleh pasukan AS. Drone dan kapal serang cepat dikerahkan untuk menyerang kapal-kapal komersial, dan pemerintahan Trump mengklaim telah menembak jatuh drone serta rudal, serta menenggelamkan enam kapal kecil Iran.

Agresi militer ini mengancam gencatan senjata yang rapuh selama sebulan antara kedua negara. Namun, Trump berusaha mengecilkan eskalasi tersebut dengan menyebutnya bukan sebagai "tembakan berat" melainkan hanya "sentuhan ringan", dan menegaskan bahwa gencatan senjata tetap berlaku. Pernyataan itu kontras dengan realitas di lapangan yang menunjukkan meningkatnya ketegangan dan risiko konflik terbuka di jalur pelayaran paling strategis di dunia.