Badai di Bursa: Dirut BEI Mundur Mendadak Usai IHSG Babak Belur

Kamis malam itu, suasana di Bursa Efek Indonesia masih tegang. IHSG baru saja babak belur, anjlok 8% untuk hari kedua berturut-turut. Tak lama setelah pasar tutup, sejumlah wartawan menerima undangan mendadak dari humas BEI. Agendanya: diskusi dengan Dirut BEI Iman Rachman, esok pagi Jumat.

Rapat dijadwalkan pukul 08.30. Beberapa jurnalis sudah datang lebih awal, memadati ruang pers. Tapi Iman sendiri baru muncul setelah perdagangan dibuka pukul sembilan. Sekitar sepuluh menit kemudian, dia masuk didampingi beberapa pejabat lain. Yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang.

Alih-alih diskusi, Iman langsung menyampaikan pernyataan singkat. Tanpa sesi tanya jawab.

“Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri,”

Ucapannya itu disampaikan di BEI, Jakarta, Jumat pagi. Tim humas yang menyebarkan undangan pun tampak kaget. Mereka baru tahu soal pengunduran diri itu saat konferensi pers berlangsung. Iman mundur jauh lebih cepat, menyisakan sekitar lima bulan sebelum masa jabatannya berakhir di Juni 2026. Pasar modal Indonesia tiba-tiba kehilangan nahkodanya di tengah badai.

“Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal,”

lanjut Iman. Dialah yang pernah membawa IHSG mencetak rekor tertinggi di level 9.002,92 pada awal Januari. Tapi prestasi ‘to the moon’ itu seakan terlupakan. Pekan terakhir Januari benar-benar menghantam.

Rabu (28/1), BEI terpaksa membekukan perdagangan (trading halt) hanya 13 menit setelah sesi kedua dibuka. Penyebabnya, IHSG terjun bebas 8%. Kejadian serupa terulang keesokan harinya. Kamis (29/1), trading halt kembali diterapkan 25 menit setelah pembukaan, lagi-lagi karena indeks merosot 8%.

Dampaknya buruk. Dalam sepekan (23-30 Januari), IHSG terkoreksi 6,94%, dari 8.951,010 ke 8.329,606. Dana asing pun kabur, nyaris mencapai Rp 10 triliun.

Pemicu utama kekacauan ini datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lembaga penyedia indeks global itu mengumumkan pembekuan perubahan untuk saham-saham Indonesia. Artinya, tak ada saham kita yang masuk atau naik level di indeks MSCI.

MSCI menyoroti beberapa masalah klasik. Pertama, data free float (saham yang beredar) di pasar kita baru 7,5%, jauh dari standar minimal mereka yang 15%. Mereka juga menyoroti soal transparansi kepemilikan dan yang paling krusial: praktik ‘saham gorengan’ yang merusak pembentukan harga wajar.

“Kekhawatiran adanya potensi perilaku perdagangan terkoordinasi, yang dapat merusak pembentukan harga secara wajar,”

begitu bunyi pernyataan MSCI.

MSCI memberi waktu hingga Mei 2026. Jika tak ada perbaikan signifikan, ancamannya berat: Indonesia bisa diturunkan peringkat dari emerging market ke frontier market sejajar dengan negara seperti Bangladesh atau Pakistan. Analis memprediksi, kalau sampai turun kelas, dana asing yang keluar bisa tembus 50 miliar USD atau setara Rp 800 triliun lebih.

Analis pasar modal Handi Erawan memberi peringatan.

“Kalau masuk ke frontier market, efeknya akan terjadi outflow lagi… Otomatis secara skala investasinya [MSCI] akan dikurangi dengan jumlah yang cukup besar,”

Diminta Mundur atau Sukarela?

Gelombang pengunduran diri ternyata tak berhenti di Iman. Jumat petang, empat pimpinan OJK ikut mundur secara bersamaan: Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua), Inarno Djajadi, dan Aditya Jayaantara. Padahal masa jabatan mereka masih tersisa sekitar satu setengah tahun.

Dalam keterangan resminya, OJK menyebut langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung pemulihan. Alasan yang dimaklumi beberapa analis.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal yang telah mengalami semacam krisis kepercayaan,”

kata Muhammad Nafan Aji dari Mirae Asset Sekuritas.

Tapi Handi Erawan punya pandangan lain. Menurutnya, mundurnya Dirut BEI masih bisa dipahami sebagai konsekuensi trading halt. Tapi ketika pimpinan OJK ikut berguguran serentak, ada yang tak beres. Dia menduga ada tekanan dari Istana.

“Saya menilainya itu mungkin dipecat secara tidak langsung. Mungkin diperhalus dengan kata mengundurkan diri. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya ada tekanan dari atasan, saya percaya mungkin itu tekanan dari Pak Presiden [Prabowo]”

Bagi Handi, perhatian Prabowo ini justru sinyal positif. Selama ini publik menilai Prabowo kurang memperhatikan pasar modal. Bahkan dia pernah menyamakan bursa saham dengan judi untuk rakyat kecil.

“Mungkin itu sindiran awal [dari Presiden Prabowo], tapi ternyata dari regulatornya enggak mencoba untuk mengubah. Mudah-mudahan setelah ini bisa diperbaiki,”

ucap Handi.

Kecurigaan Handi punya dasar. Sebuah sumber yang baru-baru ini bertemu Prabowo menceritakan, Presiden geram dengan anjloknya IHSG. Dia disebut memberi ultimatum: pejabat yang merasa bertanggung jawab harus mundur sebelum Jumat pukul 18.00. Kalau tidak, bakal ada konsekuensi hukum. Dan benar, hingga Jumat malam, total lima pejabat telah mengundurkan diri.

Prabowo, mirip dengan MSCI, juga dikabarkan menyoroti praktik ‘saham gorengan’ yang merusak pasar dan seolah dibiarkan saja.

Upaya untuk mengonfirmasi kabar ultimatum ini kepada beberapa pejabat OJK yang mundur tidak mendapat balasan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah Prabowo marah. “Beliau santai aja,” katanya. Meski begitu, Purbaya mengakui para pejabat yang mundur memang merasa bersalah.

Analis Reza Priyambada punya pendapat menarik. Dia menilai pengunduran diri massal ini terkesan tergesa. Bagi Reza, sentimen negatif di pasar bisa datang dari mana saja. Langkah ini justru mengindikasikan disharmoni di internal pemerintah.

“Komentar dari menteri keuangan yang mengatakan bahwa pengunduran mereka berita positif buat market, dari situ saya melihat adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan di antara mereka,”

kata Direktur PT Reliance Sekuritas itu.

Reza mengingatkan, pergantian pejabat harus benar-benar demi pertanggungjawaban kinerja, bukan sekadar tekanan politik. Kalau tidak, pasar modal hanya akan jadi ajang rebutan pengaruh.

Lalu, Bagaimana Memperbaikinya?

Mundurnya para pejabat ternyata belum langsung menenangkan pasar. Senin (2/2), IHSG masih terperosok 4,88%. Handi memprediksi investor akan wait and see setidaknya seminggu ke depan. Lucky Bayu bahkan menyebut periode ketidakpastian ini bisa berlangsung 1-2 bulan.

Menurut Handi, yang paling mendesak sekarang adalah menjawab tuntutan MSCI soal free float dan transparansi data sebelum batas waktu Mei. Plus, memberantas ‘saham gorengan’.

“Disebutnya narrative play… Pak Prabowo kan juga minta yang goreng-goreng saham perlahan dibersihkan, karena praktik-praktik seperti ini memang merusak market,”

ujarnya.

Dia berharap pengganti Iman dan komisioner OJK nanti adalah orang-orang yang benar-benar paham pasar, bukan sekadar politisi. Momentum kelam ini, kata Handi, harus jadi awal bersih-bersih ekosistem pasar modal.

Untuk mengisi kekosongan sementara, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Sementara Hasan Fawzi merangkap jabatan. Di BEI, Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Pjs Dirut.

Pemerintah, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan. Mulai dari menaikkan batas minimal free float jadi 15%, transparansi kepemilikan, hingga penindakan tegas ‘saham gorengan’ dengan melibatkan Bareskrim Polri.

“Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor, merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,”

tegas Airlangga.

Tapi Reza Priyambada mengingatkan soal batas transparansi. Jangan sampai data nasabah investor justru terbuka lebar untuk pihak asing.

Upaya lain yang digodok adalah demutualisasi BEI, dimana saham bursa bisa dimiliki investor di luar perusahaan sekuritas. Bahkan BEI bisa melantai di bursanya sendiri. Danantara disebut-sebut berminat mengakuisisi 15-30% saham BEI.

Handi dan Nafan menilai positif rencana ini. Tapi Lucky Bayu khawatir. Baginya, jika Danantara yang juga pemegang saham BUMN menjadi pemilik sekaligus regulator, konflik kepentingan bisa terjadi.

“Dia (Danantara) yang punya sahamnya, dia yang mimpin. Itu fatality-nya besar. [Bursa] malah makin gak efisien, trading halt bolak-balik nanti,”

tuturnya.

Jalan perbaikan masih panjang. Semua kini menunggu, apakah langkah-langkah ini bisa mengembalikan kepercayaan, atau justru membawa gejolak baru.