Kebusukan di Balik Tahta: Ketika Kejahatan Dilembagakan oleh Para Penguasa

- Selasa, 03 Februari 2026 | 17:50 WIB
Kebusukan di Balik Tahta: Ketika Kejahatan Dilembagakan oleh Para Penguasa

Kita kerap dijejali klaim bahwa hidup di era modern adalah puncak peradaban. Teknologi mutakhir, hukum internasional, dan jargon-jargon hak asasi manusia berseliweran di forum global. Tapi, coba kita lihat lebih dalam. Ada fakta mengerikan yang terus-menerus muncul ke permukaan: kejahatan paling keji justru sering dilakoni oleh orang-orang yang punya kuasa.

Ambil contoh kasus Jeffrey Epstein. Skandal itu cuma satu yang kebetulan bocor ke publik. Jaringannya mengerikan: perdagangan anak, eksploitasi seksual yang terorganisir rapi, pulau pribadi, pesawat jet semua dilindungi hukum bertahun-tahun. Yang terlibat? Bukan orang sembarangan. Mereka punya akses ke uang, kekuasaan, dan institusi hukum.

Ini bukan cerita baru. Sejarah modern kita penuh dengan pola serupa. Lihat saja, perang yang direkayasa demi menggerakkan industri senjata. Atau kudeta di negara lain yang disponsori demi menguasai sumber daya alam. Eksploitasi manusia dilegalkan lewat celah-celah hukum yang sengaja dibiarkan. Sementara jutaan anak mati sia-sia di Irak, Afghanistan, atau Palestina, para pengambil keputusan tetap nyaman duduk di balik meja konferensi yang dingin.

Ironisnya, dunia punya bahasa sendiri untuk menyebut ini. Bukan kejahatan, tapi “kesalahan kebijakan”. Pelakunya bukan penjahat, melainkan “pemimpin”. Korban diminta mengerti “kompleksitas situasi geopolitik”. Sungguh sebuah permainan kata-kata yang muram.

Di sinilah akar masalahnya. Persoalannya bukan karena kita kekurangan hukum. Justru, kita kehilangan patokan benar-salah yang absolut. Begitu syariat Allah disingkirkan, keadilan jadi tak punya pijakan. Ia mengambang, tergantung pada kepentingan siapa yang berkuasa. Hukum jadi lentur untuk yang di atas, tapi membelenggu yang di bawah.

Sistem sekuler-kapitalis yang kita anut menjadikan untung-rugi sebagai ukuran segalanya. Kalau sebuah kejahatan mendatangkan keuntungan ekonomi atau politik, maka ia akan dicari pembenarannya. Jika satu bangsa harus dikorbankan demi “stabilitas global”, itu dianggap harga yang wajar. Makanya genosida bisa terjadi di depan mata kita, tapi pelakunya bebas berkeliaran, bahkan kadang dipuji-puji.


Halaman:

Komentar