Target Pelunasan Biaya Haji 2026 Tembus, Kemenhaj Fokus pada Persiapan Layanan

Pelunasan biaya haji reguler untuk tahun 2026 ternyata sudah melampaui target. Tercatat, realisasinya mencapai 102 persen. Angka ini tak hanya dari jemaah reguler, tapi juga disumbang oleh mereka yang masuk dalam daftar cadangan.

Kalau dilihat dari data di laman Kemenhaj, persentase pelunasan Bipih oleh jemaah reguler bahkan lebih detail: 102,81 persen. Artinya, antusiasme masyarakat untuk berangkat tahun depan sangat tinggi.

Menyikapi hal ini, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan komitmennya. Kemenhaj, kata dia, bakal mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak mereka masih di Indonesia.

“Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,”

Gus Irfan menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (21/1) lalu.

Di sisi lain, dia juga menegaskan bahwa semua arahan dari parlemen akan jadi pedoman utama. Tujuannya jelas: mematangkan persiapan untuk haji 1447 H atau 2026 M.

“Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada pelindungan jemaah,”

Ucapnya tegas.

Nah, sebagai langkah nyata, Gus Irfan akan segera menyampaikan rencana detail. Mulai dari jadwal pemberangkatan per embarkasi, jenis pesawat tiap kloter, hingga kepastian waktu pelunasan untuk semua layanan. Informasi soal akomodasi pun dijanjikan akan terbuka.

Transparansi juga ditekankan untuk hal-hal krusial. Misalnya, data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur yang digunakan di Muzdalifah, hingga jadwal kepulangan. Komposisi petugas haji (PPIH) di Arab Saudi, baik yang di Makkah maupun Madinah, juga akan diumumkan.

Soal kesehatan, persiapannya tidak main-main. Tenaga kesehatan profesional akan disiagakan, didukung sarana prasarana yang memadai. Bahkan sudah disiapkan 40 klinik di dua kota suci. Langkah mitigasi untuk antisipasi keadaan darurat pun sudah dirancang, agar pelayanan tidak terganggu.

Di tempat yang sama, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi. Capaian pelunasan Bipih yang tembus di atas 100 persen patut diacungi jempol.

“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,”

Demikian penegasan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Jadi, meski pembayaran lancar, tantangan sesungguhnya ada di kesiapan operasional di tanah suci. Itulah yang kini menjadi fokus utama.