Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Usung Anies dan Tolak Pilkada Lewat DPRD

Bagi dia, deklarasi partai ini adalah ikhtiar. Sebuah alat perjuangan baru yang lahir dari semangat ribuan kader di akar rumput. Prosesnya sendiri sudah dirintis sejak 2023, jadi ini bukan keputusan dadakan.

“Sudah jelas arah kita ke depan. Dalam kondisi apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat, dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya, menegaskan hubungan simbolis itu.

Tolak Pilkada Lewat DPRD

Di sisi lain, partai baru ini juga punya sikap tegas soal sistem pemilihan. Sahrin secara gamblang menolak wacana pilkada melalui DPRD.

“Secara tegas, kami menolak,” ucapnya tanpa ragu.

Alasannya prinsipil. Rakyat, kata dia, memberi mandat kepada DPRD untuk fungsi legislasi dan pengawasan, bukan untuk memilih kepala daerah. “Pemilihan langsung adalah bagian dari agenda reformasi. Itu harga mati,” tambah Sahrin.

Meski begitu, ia optimistis partainya bisa memenuhi semua syarat administrasi yang ditetapkan Kementerian Hukum. Memang, jalannya tak akan mudah. Syaratnya ketat: kepengurusan harus lengkap di pusat, 100% di tingkat provinsi, dan 75% di kabupaten/kota.

Tapi, itulah tantangan yang mereka terima. Setelah deklarasi, perjuangan sesungguhnya baru dimulai.