Suasana di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam itu terasa hangat. Presiden Prabowo Subianto menyambut ratusan ulama dan tokoh ormas Islam dalam sebuah acara silaturahmi. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, tapi forum dialog nyata untuk membahas isu-isu strategis, mulai dari dinamika geopolitik global hingga langkah diplomasi Indonesia di Timur Tengah.
Muhadjir Effendy, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, hadir dalam pertemuan itu. Ia menjelaskan, Presiden Prabowo secara langsung membeberkan alasan dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP).
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Menurutnya, Presiden memilih strategi 'struggle from within' berjuang dari dalam. Pendekatan ini, katanya, tetap berpegang teguh pada konstitusi dan komitmen pada solusi dua negara.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan undang-undang dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Dukungan untuk kemerdekaan Palestina, tegas Muhadjir, adalah pegangan utama. Ikhtiar mewujudkannya harus terus berjalan, apapun risikonya. Poin ini bahkan tertuang jelas dalam perjanjian BoP. “Saya kira itu yang jadi pegangan kita,” lanjutnya, “dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden.”
Di sisi lain, pemerintah menyadari ada beragam pandangan masyarakat soal langkah ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, menyebut pemerintah terbuka terhadap kritik. Namun, diplomasi diyakini sebagai jalan terbaik.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Pandangan serupa datang dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Ia melihat peluang besar. Keberadaan Indonesia di forum itu bisa jadi instrumen untuk meredakan ketegangan, termasuk konflik yang melibatkan Iran, AS, dan Israel.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Yahya optimis. Meski masih tahap awal, keterlibatan Indonesia bersama negara-negara Timur Tengah membuka jalan bagi upaya diplomasi perdamaian. Forum BoP justru bisa dialihfungsikan menjadi wahana pendorong deeskalasi.
Intinya, silaturahmi malam itu lebih dari sekadar pertemuan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya komunikasi dan persatuan nasional dalam menghadapi dinamika global yang kompleks. Dengan dukungan moral dari para ulama dan tokoh agama, langkah diplomasi Indonesia untuk perdamaian, khususnya bagi Palestina, diharapkan bisa lebih kuat lagi.
Artikel Terkait
Bone Berpeluang Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Catur Tingkat Sulsel
Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Hari Kartini Lewat Unggahan Instagram
Harga Emas Antam Naik Rp 40.000 per Gram, Buyback Melonjak Rp 50.000
BMKG Prakirakan Cuaca Makassar Cerah Pagi, Berpotensi Hujan Ringan Siang hingga Malam