Iran Tegaskan Hanya Diplomasi Solusi untuk Isu Nuklir, Peringatkan Konsekuensi Militer

“Tapi jika disapa dengan bahasa kekerasan, kami akan merespons dengan cara yang sama.”

Pernyataan sang menteri ini muncul di saat ketegangan justru memanas. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa dirinya “mempertimbangkan” serangan militer terbatas untuk mendesak Iran menyetujui perjanjian nuklir. Menurut laporan Reuters, perencanaan aksi militer potensial sudah mencapai “tahap yang sangat maju.”

Pengerahan militer AS di kawasan Timur Tengah memang meningkat signifikan belakangan ini, dilengkapi dengan kelompok kapal induk dan aset udara canggih. Situasi ini membuat PBB resmi menyatakan keprihatinannya.

Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan organisasi itu “sangat prihatin tentang retorika yang meningkat” dan mendesak kedua belah pihak untuk tetap berdiplomasi. Sementara itu, dalam surat resminya, misi Iran di PBB memperingatkan bahwa Teheran akan menanggapi “secara tegas dan proporsional” terhadap agresi militer apa pun.

Araghchi sendiri menilai mobilisasi militer di sekitar Iran itu “tidak perlu dan tidak membantu.” Pilihan militer, menurutnya, cuma akan memperumit keadaan dan berpotensi mendatangkan “konsekuensi bencana” bagi kawasan dan dunia internasional.

Di tengah semua ketegangan ini, ada secercah kemungkinan kerja sama di bidang lain. Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, menyebut kerja sama dengan AS di sektor minyak dan gas “mungkin” saja terjadi. Meski begitu, dia mengakui realisasinya masih belum pasti.

Pernyataannya ini muncul saat pembicaraan nuklir masih berlangsung dengan mediasi Oman. Tampaknya, diskusi-diskusi tersebut juga menyentuh dimensi ekonomi yang lebih luas, termasuk kepentingan energi bersama. Industri minyak Iran sendiri sudah puluhan tahun terbebani sanksi berat AS dan Eropa. Pergeseran apa pun dalam kerja sama energi ini tentu akan menjadi perubahan bersejarah.

Pesan Teheran untuk saat ini jelas: kesepakatan diplomatis masih mungkin dicapai dalam waktu singkat. Syaratnya, kesepakatan itu harus seimbang, disertai pencabutan sanksi, dan yang paling penting eskalasi militer tidak boleh sampai menggagalkan seluruh proses negosiasi yang sudah berjalan.