Di dunia yang semakin terhubung, propaganda politik menemukan wajah barunya. Bukan lagi sekadar poster atau siaran radio, melainkan pasukan siber yang bergerak di linimasa media sosial. Praktik penggunaan "troll army" ini kini dinilai sebagai instrumen penting untuk membentuk bahkan membengkokkan opini publik.
Rajib Nandy, Associate Professor Ilmu Komunikasi dan Jurnalisme dari University of Chittagong, mengamati tren ini dengan cermat. Menurutnya, rezim otoriter semakin lihai menggabungkan narasi nasionalisme dengan strategi penyebaran disinformasi. Tujuannya jelas: mempolarisasi ruang digital.
"Troll army tidak lagi hanya berfungsi untuk membungkam kritik," ujar Nandy.
"Mereka juga menciptakan suasana permusuhan kolektif yang terorganisasi."
Pernyataannya itu dikutip dari Daily Times of Bangladesh, Kamis (2/4/2026). Melalui aktivitas terkoordinasi, kelompok seperti ini mampu mengarahkan percakapan publik dan dengan sistematis melemahkan suara-suara yang berseberangan. Arena utamanya? Media sosial. Di sana, diskursus rasional seringkali kalah oleh narasi yang dibangun lewat pengulangan, emosi, dan tentu saja, manipulasi.
Fenomena ini global. Namun, Nandy menyoroti satu contoh yang ia anggap paling kompleks: China. Negeri Tirai Bambu itu memiliki sistem pengelolaan ruang digital yang sangat mapan. Ada jaringan komentator pro-pemerintah yang dikenal luas sebagai "50 Cent Party" atau Wumao Dang. Jumlahnya masif, dan perannya vital untuk memperkuat narasi negara.
"Aktivitas mereka bukan cuma menanggapi kritik," tutur Nandy.
"Tapi juga mengarahkan diskusi. Caranya dengan membanjiri ruang digital dengan konten positif atau isu pengalih yang tidak relevan, khususnya saat ada topik sensitif."
Artikel Terkait
Trump Ancam Rebut Pulau Kharg, Ultimatum AS ke Iran Berakhir 6 April
Iran Tuntut Penarikan Pasukan AS dan Ganti Rugi sebagai Syarat Akhiri Perang
Menteri Iran Tuduh Israel Sensor Dampak Serangan Balasan
Iran Bantah Klaim Israel Soal Nasib Khamenei, Sebut Perang Mental