Pemerintah Tegaskan Pemotongan Gaji Pejabat Masih Wacana, Belum Diputuskan

Wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR yang sempat mencuat belakangan ini, ternyata masih sebatas gagasan awal. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan apa pun soal itu. Ia mengakuinya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu lalu.

"Sebagai sebuah ide atau sebagai sebuah wacana saya kira sah-sah saja. Tapi kalau sebagai sebuah keputusan untuk kebijakan belum diambil, belum diputuskan," ujar Prasetyo.

Gagasan ini sendiri pertama kali diutarakan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, merespons gejolak di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah dunia naik. Namun begitu, rencana penghematan itu bukan satu-satunya opsi yang ada di meja. Pemerintah juga mempertimbangkan langkah lain, misalnya menerapkan sistem kerja dari rumah atau mengencangkan ikat pinggang belanja operasional birokrasi.

Di sisi lain, meski defisit APBN per Maret 2026 tercatat mencapai Rp240 triliun, Prasetyo menyebut kondisi fiskal negara masih terkendali. Ia tampak optimis.

"Alhamdulillah fiskal kita masih masih cukup aman walaupun terjadi kenaikan harga minyak," katanya.

Lalu bagaimana dengan isu pergantian kabinet yang juga ramai dibicarakan? Prasetyo kembali menepisnya. Menurutnya, evaluasi kinerja para menteri memang berjalan terus-menerus. Hanya saja, proses rutin itu tidak serta-merta berakhir dengan reshuffle.

"Ya dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, terhadap kementerian-kementerian, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi," jelasnya.

Jadi, untuk saat ini, semuanya masih dalam tahap pembahasan. Baik soal penghematan gaji pejabat maupun kemungkinan perubahan susunan kabinet. Pemerintah tampaknya masih menimbang-nimbang, mengamati situasi, sebelum akhirnya memutuskan langkah yang paling tepat.