Wamen Sos: Kesiapan Lahan Kunci Percepatan Program Sekolah Rakyat

MURIANETWORK.COM - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kesiapan lahan dan data yang akurat sebagai kunci sukses program Sekolah Rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi dengan tujuh kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Senin (23/02/2026), yang juga membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dan penanganan peserta PBI Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan.

Kesiapan Lahan Jadi Penentu Percepatan Sekolah Rakyat

Dalam pertemuan yang dihadiri bupati dan perwakilan dari Buton Selatan, Buton Utara, Konawe Utara, Konawe, Wakatobi, Kolaka Timur, dan Jayawijaya itu, masing-masing daerah memaparkan kondisi kesiapan lahan untuk program Sekolah Rakyat. Beberapa wilayah mengaku masih dalam proses sertifikasi dan pematangan lahan, sementara yang lain membutuhkan dukungan percepatan administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo menekankan bahwa program ini merupakan instruksi langsung Presiden untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Oleh karena itu, kesiapan teknis dan administratif daerah menjadi faktor penentu kecepatan realisasi pembangunan.

"Sekolah Rakyat ini perintah Presiden Prabowo untuk memutus transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Karena itu daerah yang lahannya siap dan clear tentu bisa lebih cepat diproses," ungkap Agus Jabo.

Ia menegaskan, lahan yang diusulkan harus berstatus definitif, bebas sengketa, dan siap secara teknis. Persyaratan detailnya meliputi kepemilikan penuh oleh pemerintah daerah dengan sertifikat, luas minimal 5-10 hektare, serta dilengkapi surat usulan resmi dari kepala daerah dan hasil survei teknis dari kementerian terkait.

Mekanisme Reaktivasi PBI dan Peran Vital Dinas Sosial

Di luar pembahasan Sekolah Rakyat, sejumlah kepala daerah mengangkat persoalan warga yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan. Menjawab kekhawatiran ini, Agus Jabo menyatakan bahwa reaktivasi tetap dimungkinkan asalkan calon penerima memenuhi kriteria yang berlaku.

"Reaktivasi itu pada prinsipnya bisa dilakukan sepanjang datanya memang sesuai. Daerah bisa mengusulkan melalui dinas sosial atau desa, nanti diproses karena kita memang diperintahkan Presiden untuk memuliakan rakyat miskin," tuturnya.