Wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR yang sempat mencuat belakangan ini, ternyata masih sebatas gagasan awal. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan apa pun soal itu. Ia mengakuinya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu lalu.
"Sebagai sebuah ide atau sebagai sebuah wacana saya kira sah-sah saja. Tapi kalau sebagai sebuah keputusan untuk kebijakan belum diambil, belum diputuskan," ujar Prasetyo.
Gagasan ini sendiri pertama kali diutarakan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, merespons gejolak di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah dunia naik. Namun begitu, rencana penghematan itu bukan satu-satunya opsi yang ada di meja. Pemerintah juga mempertimbangkan langkah lain, misalnya menerapkan sistem kerja dari rumah atau mengencangkan ikat pinggang belanja operasional birokrasi.
Di sisi lain, meski defisit APBN per Maret 2026 tercatat mencapai Rp240 triliun, Prasetyo menyebut kondisi fiskal negara masih terkendali. Ia tampak optimis.
Artikel Terkait
Pemerintah Siapkan Implementasi B50 Mulai Juli 2026, Proyeksi Hemat Subsidi Rp48 Triliun
Groundbreaking Pabrik Melamin Pertama Indonesia Senilai Rp10,2 Triliun Digelar Pekan Depan di Gresik
Menko Airlangga: Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh 5,5%, Penerimaan Pajak Naik 14,3%
Pabrik Melamin Terbesar di Indonesia Dibangun di KEK Gresik dengan Investasi Rp10,2 Triliun