Wakil Bupati Bone Tekankan Digitalisasi untuk Optimalisasi PAD

MURIANETWORK.COM – Di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, suasana Rabu (8/4/2026) itu tampak serius. Wakil Bupati Bone, H Andi Akmal Pasluddin, memimpin pertemuan penting yang menggabungkan dua agenda sekaligus: evaluasi digitalisasi daerah dan proyeksi penerimaan PAD. Lokasinya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, itu menjadi titik kumpul para pejabat terkait.

Tak sendirian, Andi Akmal didampingi sejumlah nama kunci. Di antaranya ada Pj. Sekda Bone A. Tenriawaru, Staf Ahli Bupati Andi Arman Boby, serta Asisten II Setda Bone Andi Amran. Mereka duduk bersama para kepala perangkat daerah yang punya andil langsung dalam urusan pendapatan. Intinya, semua yang hadir punya tugas besar: mengawal penerimaan daerah.

Rapat ini sebenarnya punya tujuan yang jelas. Selain mengecek sejauh mana strategi peningkatan PAD berjalan, forum ini juga dimaksudkan untuk mempererat koordinasi antar dinas. Soalnya, tanpa kerja sama yang solid, mustahil bisa mengoptimalkan setiap sumber pendapatan yang ada.

Di tengah pertemuan, Kepala Bapenda Bone, Muhammad Angkasa, mengambil giliran untuk memaparkan data. Ia menyampaikan capaian sementara PAD tahun ini, lengkap dengan berbagai kendala yang ditemui di lapangan. Masalah pemungutan pajak dan retribusi, misalnya, masih butuh solusi yang kreatif dan inovatif untuk diatasi.

Mendengar paparan itu, Andi Akmal Pasluddin lantas menegaskan sebuah poin penting. Menurutnya, percepatan penerimaan PAD harus jadi komitmen bersama semua pihak. Hal ini fundamental untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Optimalisasi PAD tidak hanya soal meningkatkan angka, tetapi juga membangun sistem yang akuntabel dan terintegrasi. Intensifikasi dan ekstensifikasi harus diiringi inovasi, terutama melalui digitalisasi proses pemungutan,” tegasnya.

Ia berharap pertemuan tingkat tinggi ini bukan sekadar formalitas. Momentum ini, katanya, harus bisa menyatukan langkah seluruh perangkat daerah agar lebih lincah dan adaptif. Tuntutannya jelas: pengelolaan keuangan yang transparan dan benar-benar berbasis kinerja.

“PAD harus menjadi kekuatan fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Dengan sinergi dan kerja cerdas, Bone bisa mencapai target yang lebih optimal,” tutupnya memberi penekanan.

(kar)