Lagi-lagi, aksi juru parkir liar jadi sorotan di Makassar. Warga kota ini sudah muak dengan ulah mereka yang seenaknya mematok tarif atau meminta bayaran di tempat yang seharusnya gratis. Rasanya, keluhan ini sudah jadi cerita lama yang tak kunjung selesai.

Nah, kejadian terbaru malah lebih parah. Sabtu lalu, di kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta, seorang jukir berinisial S yang masih 22 tahun itu nekat menagih sopir taksi online. Padahal, sopir itu cuma berhenti sebentar untuk jemput penumpang. Bukan cuma nagih, dia melakukannya dengan paksaan dan ancaman.

Dalam video yang kini viral di media sosial, suasana terlihat sangat tegang. Si jukir tak segan menahan pintu mobil penumpang yang mau ditutup, lalu adu mulut dengan sopirnya. Emosinya langsung meledak saat dia sadar kalau aksinya direkam.

"Apa itu video mu, matikan njo, ku ra’bbuki (rebut) itu hp mu,"

teriak si jukir liar, usahanya menghentikan perekaman jelas-jelas gagal.

Kejadian ini bikin banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya, berapa sih tarif resmi parkir di Makassar? Aturannya seperti apa?

Aturan Main yang Sering Diabaikan

Pemerintah Kota Makassar bersama PD Parkir Makassar Raya sebenarnya sudah punya aturan jelas. Mereka merujuk pada Perda No. 17 Tahun 2006 dan beberapa keputusan walikota. Intinya, tarifnya dibagi berdasarkan lokasi dan jenis kendaraan.

Untuk parkir di tepi jalan umum, motor dikenakan Rp 2.000. Mobil Rp 3.000. Tarif ini berlaku hampir di semua jalan kota, kecuali beberapa jalur khusus seperti di Jl. A.P. Pettarani atau Jl. Urip Sumoharjo.

Lain cerita di ruas jalan strategis atau kawasan pasar. Misalnya di sepanjang Jalan Boulevard atau Somba Opu. Di sini, tarifnya lebih tinggi: motor Rp 3.000 dan mobil Rp 5.000.

Kendaraan komersial seperti truk atau pikap juga punya ketentuan sendiri, yaitu Rp 5.000 per kendaraan. Sementara untuk acara-acara khusus konser, pesta pernikahan, atau car free day dikenakan tarif insidentil. Motor lagi-lagi Rp 3.000, mobil Rp 5.000.

Karcis Itu Penting!

Di tengah maraknya pungli, ada satu hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat: selalu minta karcis. Pemerintah kota terus mengingatkan hal ini. Karcis itu bukan sekadar kertas bukti bayar. Itu adalah senjata warga untuk memastikan transparansi, menolak pungutan liar, dan melindungi hak mereka sendiri saat memakai fasilitas parkir.

Jadi, lain kali ada yang menagih, jangan ragu untuk mengulurkan tangan dan berkata, "Karcisnya, Bang." Langkah kecil ini bisa membuat perbedaan besar.