KPK Kaji Ulang Dokumen, Panggilan Lanjutan untuk Ridwan Kamil Masih Tunggu Kepastian

JAKARTA – Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di bank daerah kembali mencuri perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengkaji ulang sejumlah dokumen keuangan terkait. Pertanyaan besar yang mengemuka: akankah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali dipanggil untuk diperiksa?

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui, tim penyidik masih sibuk menelaah alat bukti dan keterangan saksi. Menurutnya, perlu ada kepastian dulu sebelum langkah pemanggilan berikutnya diambil. "Mungkin sedang ditelaah, dikaji apa yang ada, dari data-data dokumen keuangan dan lain-lain," ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, "Dari penyidik, mereka ingin memastikan dulu statusnya. Baru nanti diputuskan apakah sudah bisa dilakukan panggilan lagi."

Soal waktu pastinya? Setyo mengaku belum mendapat konfirmasi apa-apa dari tim penyidik. "Saya belum tahu kapan akan dilakukan panggilan atau pemeriksaan itu," katanya.

Sebelumnya, investigasi KPK ternyata sudah merambah ke beberapa area lain. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat (30/1/2026), menyebut pihaknya fokus menelusuri komunikasi Ridwan Kamil dengan pihak bank saat masih menjabat. "Kami masuk untuk mendalami komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK," jelas Budi.

Tak cuma itu. Aktivitas Ridwan Kamil di luar negeri juga jadi bahan penyelidikan. KPK ingin tahu, dia pergi dengan siapa, untuk kepentingan apa, dan yang paling krusial: dari mana sumber dananya. "Kami mendalami aktivitasnya, baik di dalam maupun luar negeri," lanjut Budi.

Ada satu titik terang lain yang diungkap Budi. Penyidik menemukan indikasi penukaran uang asing ke rupiah dengan nilai fantastis, mencapai miliaran rupiah, pada periode 2021-2024. "Kami menangkap ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya miliaran," ucapnya.

Ridwan Kamil sendiri sebenarnya sudah pernah menghadiri pemeriksaan KPK sebagai saksi, tepatnya pada 2 Desember 2025 silam. Usai menjalani pemeriksaan, RK terlihat lega. Dia bahkan menyebut momen itu sebagai sesuatu yang dinantikannya. "Saya sangat bahagia. Ini momen yang ditunggu-tunggu, berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi," kata RK waktu itu.

Dia menegaskan, pemenuhan panggilan KPK itu adalah bentuk penghormatannya pada hukum. RK juga mengaku lega bisa memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada penyidik.

Namun begitu, di sisi lain, RK mengaku tidak paham betul detail masalah yang diusut. Alasannya, sebagai gubernur, dia tidak langsung menerima laporan operasional dari BUMD. "Aksi korporasi BUMD ini dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya tahu kalau dilaporkan, entah oleh direksi, komisaris, atau kepala biro BUMD," paparnya.

Kini, semua mata tertuju pada ruang penyidik KPK. Menunggu kapan dokumen-dokumen itu selesai dikaji, dan kapan panggilan berikutnya akan keluar.