Polisi Ungkap Modus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Rugikan Negara Rp1,2 Triliun

Polisi akhirnya membongkar cara kerja ratusan pelaku yang diduga menyalahgunakan BBM dan LPG bersubsidi. Modusnya beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang terbilang canggih dengan memanfaatkan teknologi. Kerugian negara? Fantastis, mencapai lebih dari satu triliun rupiah.

Brigjen M. Irhamni dari Dit Tipidter Bareskrim membeberkan, untuk BBM bersubsidi seperti solar, modus utamanya adalah penimbunan. Pelaku membeli secara berulang di berbagai SPBU, lalu menampungnya di suatu pangkalan.

“Membeli solar bersubsidi secara berulang di beberapa SPBU, kemudian ditampung atau ditimbun di pangkalan. Lalu dijual kembali kepada konsumen untuk kepentingan industri dengan harga yang lebih tinggi,” jelas Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu.

Tak cuma itu. Ada juga yang pakai cara lebih licik, yaitu menggunakan pelat nomor kendaraan palsu. Dengan pelat palsu ini, mereka bisa berganti-ganti barcode dan mengakali sistem pengawasan Pertamina. Cukup pintar, tapi tetap ketahuan juga.

“Kemudian kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota BBM subsidi, ini yang lazim dilakukan oleh para pelaku yang sering bekerja sama dengan petugas-petugas SPBU di lapangan,” tambah Irhamni.

Lain cerita untuk LPG 3 kilogram. Modusnya adalah pemindahan isi. Gas dari tabung subsidi itu dipindahkan ke tabung ukuran besar, 12 kg atau bahkan 50 kg, lalu dijual sebagai LPG non-subsidi. Keuntungannya besar, sementara modalnya relatif kecil.

“Ini merupakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang memang mempunyai niat jahat dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Pengungkapan kasus yang menyebar di 33 provinsi ini bukan main-main. Polisi sudah menetapkan 672 orang sebagai tersangka. Menurut Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin, langkah ini bagian dari upaya pencegahan di tengah gejolak krisis energi global.

“Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200,” papar Nunung.

Angka itu sekitar Rp1,2 triliun bicara sendiri tentang betapa seriusnya masalah ini. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal ketahanan energi yang ujung-ujungnya dirasakan oleh masyarakat biasa.