Puluhan Dapur Makan Bergizi Gratis di Jombang Berhenti Beroperasi Akibat Dana Operasional dari BGN Mandek

Puluhan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, secara serentak menghentikan operasionalnya. Aktivitas yang biasanya padat sejak pagi hari itu kini lumpuh total, menyisakan tanda tanya besar di kalangan pengelola dan penerima manfaat.

Belum ada pernyataan resmi mengenai penyebab pasti penghentian kegiatan ini. Namun, indikasi awal mengarah pada belum cairnya dana operasional hulu dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke rekening pengelola di daerah. Salah satu lokasi yang paling terlihat dampaknya adalah SPPG Tambakrejo 7 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Rumah produksi yang biasanya sibuk sejak subuh itu kini sunyi senyap. Tidak ada lagi hilir mudik karyawan atau aroma masakan yang biasa tercium dari dapur umum. Dua unit mobil boks khusus yang biasa digunakan untuk mendistribusikan paket makanan sehat terparkir tanpa aktivitas.

Kepala SPPG Tambakrejo 7, Ahmad Rifqi Rosadi, membenarkan bahwa penghentian operasi telah berlangsung selama dua hari terakhir. “Dapur kami memang sudah dua hari ini berhenti beroperasi total. Penyebabnya murni karena belum adanya transfer dana operasional dari BGN pusat. Akibatnya, kegiatan memasak maupun pengiriman makanan bergizi gratis terpaksa kami setop,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Dampak dari mandeknya kucuran dana ini terbilang masif. Pasokan makanan bergizi untuk sekitar 1.700 pelajar yang menjadi penerima manfaat rutin dari SPPG Tambakrejo 7 otomatis terhenti total. Lebih dari itu, belasan karyawan yang setiap hari menggantungkan pendapatan dari upah memasak di dapur tersebut kini terpaksa dirumahkan. Rifqi mengaku pihak manajemen di daerah tidak mengetahui secara pasti kendala birokrasi apa yang membuat BGN pusat menahan pencairan dana. Berdasarkan koordinasi antarwilayah, sekitar 40 SPPG di seluruh Kabupaten Jombang mengalami nasib serupa.

Padahal, ritme kerja SPPG Tambakrejo 7 terhitung sangat padat. Setiap harinya, mereka wajib memasak dan menyuplai makanan sehat ke empat sekolah dasar dan dua unit Posyandu di Jombang demi memenuhi kuota gizi 1.700 jiwa. Untuk memenuhi target masif tersebut, manajemen membutuhkan modal kerja yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp15 juta per hari atau sekitar Rp100 juta dalam sepekan. Angka yang besar itu membuat pengelola daerah tidak mampu jika harus menalangi biaya produksi menggunakan dana talangan pribadi secara terus-menerus. Hingga saat ini, pihak SPPG di Jombang masih belum mendapat kepastian mengenai tanggal transfer dari pusat. Kendati demikian, mereka menegaskan kesiapannya untuk langsung mengepulkan asap dapur kembali begitu anggaran negara dicairkan. “Kami belum tahu kapan pastinya dana operasional itu akan masuk,” ucap Rifqi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Ia menyatakan bahwa dana operasional untuk dapur MBG sudah dicairkan sejak Jumat pekan lalu. “Ada bagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan,” kata Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Menurutnya, BGN sudah mencairkan Rp5 triliun untuk operasional dapur MBG, termasuk di Aceh. Ia menuturkan bahwa isu terkait pencairan dana tersebut hanyalah masalah teknis. “Jadi kalau tidak salah kami dapat laporan Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, masalah teknis saja,” kata Nanik.