Pemerintah Akan Gunakan AI dan Identitas Digital Tunggal untuk Tepat Sasarkan Bansos

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan langkah pemerintah dalam mengoptimalkan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui teknologi pemerintahan atau government technology (govtech), khususnya pada penyaluran bantuan sosial. Luhut menyatakan bahwa pemerintah akan mengefisiensi penyaluran bansos dengan dukungan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) agar tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Pernyataan itu disampaikan Luhut usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Luhut didampingi anggota DEN, antara lain Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.

“Ini tadi yang mengenai govtech, itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan dukungan AI. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan memiliki digital single ID,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, digital single ID akan digunakan dalam sistem penyaluran bansos sehingga bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Ia menambahkan, subsidi pemerintah ke depan akan lebih banyak disalurkan langsung ke penerima manfaat dalam bentuk uang tunai, bukan lagi dalam bentuk barang.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka yang cukup besar. Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada penerima,” kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa optimalisasi penggunaan AI juga diterapkan dalam pengelompokkan penerima manfaat bansos. Ia menyebutkan bahwa seluruh bentuk bansos nantinya dapat disalurkan hingga mencapai rata-rata Rp5,4 juta per orang.

“Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujarnya.