Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2026 hanya mencapai 4,8–4,9 persen. Adapun untuk keseluruhan tahun 2026, CORE memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 4,9–5,1 persen, jauh di bawah target pemerintah akibat eskalasi konflik geopolitik global dan tingginya ketidakpastian kebijakan domestik.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, mengungkapkan bahwa perekonomian domestik pada paruh pertama tahun ini menghadapi rintangan yang jauh lebih berat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kombinasi gejolak eksternal dan dinamika internal, menurutnya, akan terus menahan laju ekspansi ekonomi hingga penghujung tahun.
"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 4,8–4,9 persen dan secara keseluruhan sepanjang 2026 berada di kisaran 4,9–5,1 persen. Dua angka prediksi ini berada jauh di bawah ekspektasi pertumbuhan ekonomi pemerintah, seiring masih banyaknya kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas pertumbuhan hingga semester II," kata Faisal dalam analisisnya, Minggu (2/8/2026).
Salah satu faktor utama yang mengubah arah perekonomian adalah perang di Iran dan Selat Hormuz yang meletus sejak 28 Februari 2026. Konflik tersebut sempat melambungkan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level 118 dolar AS per barel pada akhir April 2026. Meski sempat mereda ke 70 dolar AS per barel pada awal Juli, harga minyak kembali melonjak ke 91 dolar AS per barel di akhir Juli sebelum bergerak melandai di bawah 90 dolar AS.
"Perang di Iran yang sempat mengerek harga minyak ke level 118 dolar AS per barel membuat beban subsidi energi dan biaya produksi industri manufaktur dalam negeri meningkat signifikan. Apalagi rata-rata harga minyak mentah sejak awal tahun masih berada di kisaran 85 dolar AS per barel, terpaut 15 dolar AS dari asumsi APBN 2026 yang sebesar 70 dolar AS per barel, sehingga tekanan fiskal belum akan mereda," jelas Faisal.
Tekanan perekonomian diperparah oleh dinamika internal sepanjang semester I 2026. Pemerintah pusat melakukan serangkaian perubahan kebijakan mendadak, mulai dari tata kelola komoditas strategis ekspor, pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga kendala implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KDMP).
Gaya komunikasi dan arah kebijakan pemerintah yang berubah cepat juga menjadi perhatian tiga lembaga pemeringkat dunia, yaitu S&P Global, Fitch Ratings, dan Moody's. Ketiganya memberikan catatan khusus terkait isu transparansi tata kelola makroekonomi Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan proyeksi lembaga multinasional seperti IMF, World Bank, dan OECD yang memperkirakan pertumbuhan Indonesia 2026 hanya berada di rentang 4,7–5,0 persen.
Di sektor moneter, Bank Indonesia (BI) merespons tekanan global dan domestik dengan mengubah haluan kebijakan secara drastis dari semula fokus mendorong pertumbuhan (pro-growth) menjadi menjaga stabilitas (pro-stability). Langkah ini diambil setelah nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 9 persen atau melemah 1.446 poin hanya dalam lima bulan sejak awal Januari 2026, hingga menembus level psikologis 18.000 rupiah per dolar AS rekor terlemah sejak krisis keuangan Asia 1997/1998.
Untuk menahan kejatuhan rupiah, BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin hanya dalam tiga kali Rapat Dewan Gubernur (RDG) sepanjang Mei hingga Juni 2026, salah satu rekor kenaikan suku bunga tercepat dalam sejarah moneter Indonesia. Pada RDG Juli 2026, BI akhirnya memilih untuk menahan BI-Rate di level 5,75 persen.
"BI secara agresif mengubah haluan kebijakannya dari sebelumnya pro-growth menjadi pro-stability, terlihat saat BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin hanya dalam tiga kali RDG sepanjang Mei–Juni. Langkah yang merupakan salah satu kenaikan terdepan dalam sejarah ini diambil setelah rupiah terdepresiasi hingga menyentuh level psikologis 18.000 rupiah per dolar AS," pungkas Faisal.
