CORE: RAPBN 2027 Harus Prioritaskan Penyelamatan Kelas Menengah

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 perlu memprioritaskan penyelamatan kelas menengah yang terus tertekan. Penurunan daya beli kelompok ini disebut menjadi persoalan krusial yang belum tertangani optimal, sehingga intervensi belanja negara yang lebih taktis dan tepat sasaran dinilai mendesak.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, menegaskan bahwa belanja APBN harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan sektor-sektor yang berkaitan dengan pendapatan kelas menengah. "Terutama mengatasi permasalahan ekonomi yang belum bisa diatasi sekarang adalah kelas menengah yang mengalami penurunan, jadi bagaimana belanja APBN ini diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, dan pada sektor-sektor yang bisa atau berkaitan dengan income dan pekerjaan kelas menengah," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Selain itu, Faisal menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal dengan defisit anggaran tetap di bawah 3 persen. Langkah ini dinilai beralasan mengingat postur utang Indonesia yang sudah besar, sebagian merupakan akumulasi pembiayaan darurat selama pandemi Covid-19. Imbasnya, beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang melonjak signifikan, sehingga pemerintah perlu mengelola anggaran secara lebih inovatif dan efisien.

Faisal juga mengingatkan agar pemerintah menghindari kebocoran dan memangkas belanja negara yang tidak mendesak atau rentan bias manfaat kepada kelompok tertentu. Sebagai langkah stimulan, ia menyarankan skema insentif yang lebih ramah bagi dunia usaha di sektor strategis, dengan mengutamakan instrumen non-belanja langsung agar tidak membebani anggaran. "Jadi utamakan untuk non-direct spending incentives ya pada sektor-sektor ini, baik dalam bentuk potongan pajak, potongan tarif impor, maupun juga subsidi," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Faisal mengingatkan agar pemerintah jeli memilah sektor potensial dan tidak membebani UMKM dengan pajak berlebih. Sebaliknya, optimalisasi pendapatan sebaiknya membidik korporasi besar yang menikmati windfall profit akibat lonjakan harga komoditas global. "Dan juga sektor-sektor lain, usaha besar yang pada saat sekarang mungkin yang terkait dengan bisnis digital atau teknologi digital yang banyak mendapatkan keuntungan dari market atau multinasional," tuturnya.