Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah dinilai sebagai contoh penggunaan anggaran negara yang serampangan. Pasalnya, program ini berjalan tanpa pilot project yang jelas dan rancangannya terus berubah mengikuti kepentingan politik.
Pilot project MBG sebenarnya pernah dilakukan pada September 2024, namun hanya berlangsung selama 10 hari. Artinya, sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden, program ini sudah disiapkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Bermodalkan pengalaman singkat itu, MBG langsung dijadikan proyek nasional pada Januari 2025.
Yang lebih mengejutkan, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pelaksanaan MBG baru disahkan pada November 2025. Artinya, program ini telah berjalan selama 11 bulan tanpa aturan resmi yang jelas.
Target Penerima Membengkak
Selain itu, jumlah penerima manfaat yang tadinya direncanakan hanya 6 juta anak, tiba-tiba membengkak menjadi 151 juta anak. Proyek tanpa perencanaan yang baik ini pun memicu berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan, makanan tidak layak, hingga dugaan korupsi besar-besaran.
Perbandingan dengan Jepang sering kali diangkat untuk menunjukkan betapa gegabahnya program ini. Jepang telah menjalankan program makan siang sekolah selama 137 tahun, dimulai sejak 1889. Sasaran dan tujuannya jelas dan spesifik: anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan kehadiran mereka di sekolah. Bukan untuk pencegahan stunting seperti yang kerap digembar-gemborkan pemerintah.
Setelah berjalan 65 tahun, tepatnya pada 1954, program makan siang di Jepang baru dijadikan program nasional dan dilaksanakan serentak. Namun, program itu tidak gratis. Orang tua tetap membayar biaya makan siang yang sudah termasuk dalam SPP bulanan.
Pertanyaannya, mengapa Indonesia begitu gegabah membuang uang rakyat ratusan triliun untuk program yang minim uji coba dan tidak peka terhadap kritik? Jawabannya mungkin karena program ini bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan balas jasa politik.
Artikel Terkait
Purbaya Pastikan Tak Naikkan Tarif Pajak, Fokus Perluas Basis Penerimaan
DPR Minta Pemerintah Siapkan Peta Jalan Transisi Pendanaan MBG Usai Putusan MK
AS dan Jepang Berkolaborasi Perkuat Yen, Intervensi Terbesar dalam Beberapa Dekade
Skenario Prabowo Mundur dan Gibran Naik Menguat, Ini Kata Pengamat