Wakil Ketua MPR: Pemerataan Pasokan Listrik Jadi Kunci Perkuat Ketahanan Nasional

Stabilitas pasokan listrik yang merata hingga ke pelosok negeri menjadi salah satu pilar utama dalam memperkokoh ketahanan nasional, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan. Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, dalam sebuah forum diskusi nasional. Menurutnya, sistem ketenagalistrikan yang andal tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas negara secara keseluruhan.

Rerie mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan geografis yang serius. Ketidaksesuaian spasial antara pusat beban listrik dan lokasi sumber energi terbarukan yang melimpah menjadi kendala utama. “Dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah nyata untuk mewujudkan keandalan pasokan listrik yang merata di tanah air,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026). Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka diskusi daring bertema “Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045” yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Acara yang dimoderatori oleh Arimbi Heroepoetri, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, itu menampilkan Yunan Nasikhin, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Selain itu, turut hadir Jarot Setyawan, Executive Vice President Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN, serta Eko Sulistyo, Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics. Verena Puspawardani dari Engagement Lead Low Carbon Development Initiative (LCDI) juga hadir sebagai penanggap.

Lebih lanjut, Rerie menekankan bahwa pasokan listrik yang stabil dan meluas merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti pentingnya listrik dalam mendukung aktivitas pembelajaran jarak jauh, pola hidup yang semakin mobile, serta mekanisme kerja lain yang meningkat signifikan pascapandemi Covid-19. Menurutnya, transisi menuju ekosistem energi listrik modern pada tahun 2045 membutuhkan kerja sama erat dari semua pihak terkait. Sistem yang dibangun harus benar-benar siap menjawab tantangan masa depan.

Di sisi lain, Rerie mendorong negara untuk hadir secara aktif menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Akses energi, kata dia, merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan demi meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi setiap warga negara. Tanpa ketersediaan listrik yang merata, upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di daerah terpencil akan sulit terwujud.