Pemerintah Ubah Skema Bansos, Subsidi Tak Lagi Berupa Barang Melainkan Transfer Tunai Rp5,4 Juta per Orang

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa skema penyaluran subsidi bantuan sosial (bansos) akan mengalami perubahan fundamental. Ke depan, bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung ditransfer secara tunai kepada penerima manfaat dengan nilai mencapai Rp5,4 juta per orang.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," ujar Luhut seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah yang tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Tak hanya untuk program bansos, sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.

"Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi," katanya.

Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan, dapat diawasi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan. "Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," tegas Luhut.

Di sisi lain, Luhut menekankan bahwa pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan. "Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," kata Luhut.