BNI Salurkan Rp88 Triliun Kredit dari Dana Pemerintah Rp55 Triliun

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Senin lalu, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, membeberkan detail pengelolaan dana pemerintah yang cukup besar. Dana itu bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan ditempatkan di bank milik negara tersebut. Rapat dengar pendapat yang digelar di Jakarta pada 26 Januari 2026 itu menyoroti bagaimana dana tersebut dikelola.

Menurut Putrama, sepanjang tahun 2025, BNI menerima penempatan dana negara dalam dua gelombang. Totalnya mencapai Rp80 triliun. Angka ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana antara Rp200 hingga Rp276 triliun ke bank-bank Himbara. Tujuannya jelas: mendongkrak likuiditas dan memperlancar intermediasi perbankan.

"Terkait dana SAL ini di BNI, penyalurannya ada dua tahap," jelas Putrama.

"Yang pertama, ditempatkan Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan. Kemudian di Desember, ditambahkan lagi Rp25 triliun. Jadi totalnya Rp80 triliun," ujarnya memaparkan.

Namun begitu, ceritanya tak berhenti di situ. Ada dinamika menarik yang terjadi menjelang akhir tahun. Dana tahap kedua sebesar Rp25 triliun yang baru masuk di Desember 2025, ternyata sebagian besar ditarik kembali oleh pemerintah. Penarikan itu dilakukan menuju Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara.

"Nah, yang tahap kedua Rp25 triliun itu telah ditarik oleh pemerintah pada tanggal 15 Desember," kata Putrama.