Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga Pertengahan Januari

JAKARTA - Ada instruksi baru dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk para pemimpin daerah. Intinya, para gubernur, bupati, dan wakilnya diminta untuk tidak bepergian ke luar negeri. Mereka harus tetap berada di wilayahnya masing-masing. Aturan ini, menurut Tito, dikeluarkan agar fokus mereka tidak terpecah dan bisa benar-benar membenahi daerah yang dipimpin.

Hal itu disampaikan Tito langsung dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Suasana ruangan terlihat cukup serius saat ia menyampaikan poin-poin penting itu.

"Saya berharap untuk rekan-rekan yang kepala daerah atau wakil kepala daerah, untuk betul-betul fokus dalam menangani daerahnya masing-masing," tegas Tito.

Ia kemudian melanjutkan dengan penjelasan yang lebih rinci. Aturan larangan bepergian ke luar negeri ini punya tenggat waktu yang jelas.

"Dan saya juga sudah mengeluarkan surat edaran ya, untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari," tuturnya.

Nah, yang perlu digarisbawahi, instruksi ini ternyata bersifat menyeluruh. Bukan cuma untuk daerah-daerah yang sedang terdampak bencana, misalnya seperti beberapa wilayah di Sumatera yang baru-baru ini dilanda musibah. Aturan ini berlaku untuk semua, tanpa terkecuali.

Alasannya cukup kuat. Menurut Tito, posisi kepala daerah punya "power" dan kewenangan yang krusial. Bawahannya, sehebat apapun, tidak memiliki otoritas sebesar itu.

"Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power, kewenangan. Bawahannya enggak memiliki power yang sekuat para kepala daerah," ungkapnya.

Bayangkan saja kalau pemimpinnya tidak ada di tempat. Bisa kacau. Koordinasi menjadi lambat, pengambilan keputasan mendesak terhambat. Apalagi, peran kepala daerah juga merangkap sebagai ketua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).

"Oleh karena itu, kalau kehilangan leadership kepala daerah, ya di bawahnya juga menjadi tidak terarah karena memerlukan koordinasi dan keputusan," jelas Tito menutup penjelasannya.

Jadi, sampai pertengahan Januari tahun depan, para pemimpin daerah diharapkan betah di rumah. Fokus kerja, urus wilayah, dan siap siaga jika ada sesuatu yang memerlukan keputusan cepat.