Anggota DPR Desak Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah pada Ibadah Haji

Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP, Selly Gantina, punya kekhawatiran serius. Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah, menurutnya, bisa menggoyang stabilitas ibadah haji. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak, terutama dalam menjaga keuangan haji agar tetap aman dari gejolak.

"Konflik ini dampaknya luas sekali, dari soal keamanan sampai ekonomi. Makanya, mitigasi yang komprehensif itu wajib. Mulai dari memulangkan jemaah umrah dengan selamat, sampai memastikan dana haji kita nggak ikut-ikutan terganggu," tegas Selly dalam pernyataannya, Kamis (12/3/2026).

Di sisi lain, Selly juga mengingatkan soal skenario darurat. Bagaimana jika jemaah terpaksa harus bertahan lebih lama di Arab Saudi? Situasi luar biasa seperti itu, ujarnya, pasti akan memunculkan persoalan baru. Mulai dari biaya akomodasi tambahan sampai ongkos transportasi yang mendadak membengkak.

"Kita nggak bisa serta-merta membebankan semuanya ke BPKH. Dana haji harus dijaga untuk jangka panjang. Jangan sampai semua sumber daya kita habis untuk penyelamatan darurat, eh tahun depannya malah nggak ada dana buat memberangkatkan jemaah baru," jelasnya lebih lanjut.

Persoalan lain yang ia soroti adalah rute pulang. Jalur penerbangan utama bisa saja terdisrupsi. Kalau sampai harus memutar lewat Afrika, misalnya, biaya operasional pasti melonjak drastis. Saat ini, penerbangan haji Indonesia mengandalkan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

Nah, maskapai asing belum tentu mau ambil pusing. Penjadwalan ulang dengan rute lebih panjang? Bisa-bisa mereka minta tambahan biaya yang nggak sedikit.

"Makanya pemerintah harus siapkan opsi dari sekarang. Koordinasi diplomatik, negosiasi dengan maskapai, sampai skema pembiayaan darurat. Intinya, keselamatan dan kepastian pulangnya jemaah itu yang utama," ucap Selly.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawasi. Pemerintah dinilainya perlu menyiapkan beberapa skenario perjalanan untuk mengantisipasi ketidakpastian.

"Ibadah haji dan umrah ini bukan cuma urusan spiritual. Ini soal tata kelola pelayanan publik yang lintas negara. Kesiapan kita menghadapi berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kepada jemaah," pungkasnya.