Wali Kota Makassar Hadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Pentingnya Data untuk Kebijakan Pembangunan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya sensus ekonomi secara nasional untuk menghimpun data menyeluruh terkait kondisi perekonomian Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

“Sensus Ekonomi 2026 sangat penting menjadi instrumen untuk memetakan kondisi riil berbagai hal pembangunan di Kota Makassar, termasuk perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai data yang akurat dan mutlak diperlukan di tengah dinamika ekonomi, terutama pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta ekonomi digital. “Data yang dihasilkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” tambahnya.

Menurut Munafri, Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur membutuhkan data valid untuk mendukung kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Ia menekankan bahwa sensus bukan sekadar pendataan, melainkan landasan perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan misi strategis nasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut data sensus juga berperan penting dalam memperkuat iklim investasi dan pengembangan sektor ekonomi daerah. “Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah. “Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Jadi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sensus ini merupakan pendataan ekonomi terbesar yang bertujuan menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan, UMKM, investasi, dan sektor ekonomi baru. BPS juga mengusung kampanye nasional TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.

Amalia menegaskan bahwa keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.