Menkominfo Sebut Disinformasi Tantangan Terbesar Diplomasi Indonesia di Board of Peace

MURIANETWORK.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam menjelaskan keterlibatan Indonesia di forum Board of Peace (BoP) adalah maraknya disinformasi. Menurutnya, narasi-narasi yang menyesatkan berpotensi menciptakan persepsi keliru di masyarakat dan dapat melemahkan posisi diplomasi Indonesia di kancah global.

Disinformasi Dinilai Merusak dan Bernuansa Jahat

Dalam sebuah dialog terbuka, Meutya Hafid dengan tegas menyoroti bahaya dari penyebaran informasi palsu terkait isu Palestina dan partisipasi Indonesia. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

"Disinformasi ya (tantangan). Ada beberapa pihak yang memang saya nggak tahu ya, entah tidak mau Palestina damai, entah mau mengambil keuntungan, dan menurut saya itu jahat, mengambil keuntungan dari polemik penderitaan masyarakat Palestina gitu," ucap Meutya.

Lonjakan Narasi Palsu Menjelang Forum

Meutya menjelaskan bahwa pihaknya mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan kampanye disinformasi yang sistematis. Ia mencontohkan, tepat sebelum pelaksanaan BoP, terjadi gelombang informasi menyesatkan yang masif.

"Jadi di hari pertama saja kan waktu itu, kemarin ya tepatnya sebelum BoP, itu kita melihat a surge of disinformation being spread out dalam kasus-kasus geotermal, seolah kita membiarkan perusahaan Israel gitu," jelasnya.

Ia menduga kuat bahwa penyebaran konten keliru ini tidak hanya berasal dari masyarakat umum, melainkan ada unsur kesengajaan. "Jadi memang ada yang mengambil kesempatan-kesempatan ini," tambahnya.

Prestasi di BoP Menjadi Jawaban atas Keraguan

Meski diwarnai berbagai tudingan, pelaksanaan rapat perdana Board of Peace justru berhasil mengklarifikasi banyak hal. Meutya menyebut Indonesia justru mendapat apresiasi dalam forum tersebut, termasuk dari pimpinan negara lain.

"Tidak hanya terlihat tapi letter-luck diucapkan oleh Presiden Trump bahwa 'oh, Indonesia negara yang besar, Presiden ini kuat', dan beliau menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar. Saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi sih," ungkapnya.

Pendekatan Hukum dan Kolaborasi dengan Publik

Di tengah upaya meluruskan narasi, Meutya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran, khususnya yang menyangkut Undang-Undang ITE. Langkah seperti pemutusan akses terhadap konten ilegal tetap menjadi opsi.

Namun, politikus Golkar ini menekankan bahwa strategi utama pemerintah adalah dengan memperkuat narasi yang benar dan transparan. Upaya ini tidak dilakukan sendirian, melainkan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari media hingga organisasi masyarakat sipil.

"Isu Palestina, ini isu bersama, ini bukan kebijakan pemerintah saja, ini yang kita maui bersama. Maka ayo bantu nih sekalian mengimbau, ayo bantu pemerintah juga menjelaskan narasi-narasi ini ke lebih luas lagi," tuturnya.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat membangun pemahaman publik yang lebih utuh dan melindungi ruang diskusi dari racun disinformasi yang merusak.