Tito Karnavian Soroti Empat Kabupaten Sumbar yang Masih Butuh Perhatian Ekstra Pascabencana

Di Auditorium Istana Gubernur Sumbar yang ramai, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan strategi percepatan pemulihan pascabencana. Fokus utama saat ini tertuju pada empat kabupaten di Sumatera Barat yang paling parah terdampak: Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Namun begitu, kerja keras masih menanti.

Tak hanya di empat wilayah itu, Tito menyebut verifikasi data menyeluruh telah dilakukan di seluruh 16 kabupaten/kota yang kena imbas bencana. Proses ini mengecek hal-hal praktis yang langsung dirasakan warga: apakah listrik sudah menyala, BBM di SPBU tersedia, gas elpiji bisa didapat, internet lancar, dan air bersih mengalir dari keran.

Indikator-indikator tambahan itu melengkapi lima tolok ukur pemulihan yang sudah lebih dulu ditetapkan. Lima hal sebelumnya mencakup pemerintahan, layanan kesehatan-pendidikan, akses jalan, ekonomi, dan kondisi sosial.

“Secara umum, kondisi di Sumbar cukup menggembirakan,” ujar Tito, Selasa (13/1/2026).

“Dari 16 daerah terdampak, hampir semua pemerintah kabupatennya berstatus hijau.”

Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi yang digelar di Padang. Meski ada kabar baik, Tito tak menutup mata. Empat daerah dengan kerusakan masif masih butuh dukungan gotong royong lintas sektor untuk benar-benar bangkit. Belum lagi, perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan air bersih di sejumlah lokasi lain masih harus dikebut.

Di sini, ia menekankan satu hal: data yang akurat dari tiap kepala daerah mutlak diperlukan. Pemerintah pusat butuh detail rinci, titik per titik, untuk mengetahui infrastruktur fisik dan sosial ekonomi mana yang harus diprioritaskan.

“Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.

Pemulihan tak hanya soal Sumbar. Tito menyebut pemerintah telah memetakan kondisi 52 kabupaten/kota di tiga provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hasil pemetaan itu mengelompokkan daerah ke dalam tiga kategori: normal, setengah normal, dan belum normal.

Di sisi lain, ada pekerjaan mendesak lain. Tito meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Percepatan perbaikan dan pembangunan rumah baik lewat relokasi, hunian sementara, atau hunian tetap adalah kunci untuk menekan jumlah pengungsi.

Besaran bantuannya sudah ditetapkan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

Tapi ia mengingatkan, bantuan itu harus tepat sasaran. Kepala daerah diminta memastikan dana digunakan murni untuk renovasi, tanpa penyimpangan di level mana pun.

“Jangan diada-adain,” tegas Tito dengan nada serius.

“Kalau diadain, ada Pak Kajari, ada Pak Kajati, ada nanti dari Polri, penegak hukum, yang mengawasi. Masalah, nanti.”

Lebih dari sekadar membangun fisik, Tito menjelaskan, upaya ini bertujuan memulihkan daya beli masyarakat. Bantuan jaminan hidup, bansos, dan Dana Tunggu Hunian disiapkan agar ekonomi warga terdampak tetap bergerak selagi rumah mereka dibangun.

Ia juga meminta Dinas Sosial di setiap daerah mendata warga yang status ekonominya anjlok akibat bencana. Data ini penting agar mereka tak terlewat dari penerima bantuan sosial.

Rapat koordinasi itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Mulai dari Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Wagub Vasko Ruseimy, hingga jajaran Forkopimda dan seluruh kepala daerah se-Sumbar. Semua hadir, menggarisbawahi betapa gentingnya agenda pemulihan ini.