Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengintensifkan langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui tiga pendekatan utama, yakni edukasi, pendampingan, dan penguatan layanan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen daerah di bawah kepemimpinan Bupati Subandi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kelompok rentan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menyatakan bahwa berbagai program pencegahan terus dijalankan secara lintas sektor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh mitra kerja dalam memperkuat sistem perlindungan. “Kami terus bergerak melakukan penguatan pencegahan dan penanganan bersama seluruh mitra. Termasuk mengintegrasikan layanan hotline PPA dengan lintas sektor terkait,” ujar Heni, Minggu (31/5/2026). Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, Dinas P3AKB mencatat sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga mendominasi dengan 46 kasus, disusul pencabulan sebanyak 30 kasus. Sementara itu, kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan. “Kasus KBGO mengalami kenaikan dari 5 kasus pada 2023 menjadi 8 kasus di 2025. Hingga Mei 2026, sudah terkumpul 4 kasus, menunjukkan ancaman digital semakin nyata,” ungkap Heni. Di sisi lain, pemerintah daerah rutin menggelar pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sosialisasi gencar dilakukan ke sekolah-sekolah dan masyarakat agar upaya pencegahan menjangkau hingga ke lingkungan keluarga. “Kami turun langsung ke sekolah dan masyarakat untuk menggerakkan pencegahan,” tambah Heni. Peningkatan kapasitas petugas layanan juga menjadi prioritas melalui pelatihan manajemen penanganan kasus dan trauma healing. Menurut Heni, kesiapan sumber daya manusia sangat penting agar korban dapat memperoleh pendampingan secara cepat dan tepat. Selain itu, Pusat Pembelajaran Keluarga Rumah Informasi Kita (PUSPAGA Rinata) terus dimaksimalkan sebagai pusat layanan. Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Subandi yang mendorong perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama. “Kami juga melakukan pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) di desa dan kelurahan sebagai upaya perlindungan,” pungkas Heni.