Wamensos Tegaskan Seleksi Sekolah Rakyat Hanya Berdasarkan Kondisi Ekonomi, Bukan Prestasi Akademik

MURIANETWORK.COM - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa seleksi masuk Sekolah Rakyat sepenuhnya berfokus pada kondisi ekonomi keluarga calon siswa, bukan pada kemampuan akademis. Pernyataan ini disampaikan dalam audiensi dengan pimpinan DPRD Brebes di Jakarta, Kamis (19/2), sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan program ini tepat sasaran bagi keluarga prasejahtera.

Seleksi Berbasis Data Kemiskinan, Bukan Prestasi Akademik

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo secara tegas menggarisbawahi filosofi utama program Sekolah Rakyat. Kriteria penerimaan siswa tidak melihat nilai rapor atau ranking sekolah, melainkan pada status ekonomi keluarga yang tercatat dalam data pemerintah.

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” tegas Agus Jabo.

Ia menjelaskan bahwa proses penjangkauan sasaran mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya keluarga dari desil 1 dan 2 yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan implementasi arahan Presiden untuk memuliakan masyarakat prasejahtera sekaligus menjaga integritas proses rekrutmen.

Komitmen Anti-Nepotisme dan Verifikasi Lapangan

Untuk mencegah penyalahgunaan, Wamensos menekankan bahwa tidak ada ruang untuk praktik titipan atau nepotisme, sekalipun dari pejabat tinggi. Prinsip keterbukaan tetap dijaga dengan memungkinkan usulan dari daerah, asalkan disertai verifikasi fakta di lapangan.

“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan njenengan ternyata banyak orang miskin, silahkan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” paparnya.

Jika Sekolah Rakyat dibangun di suatu daerah seperti Brebes, maka prioritas penerimaan siswa, guru, hingga kepala sekolah juga akan diberikan kepada putra-putri daerah tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan manfaat program benar-benar mengakar dan berdampak langsung pada komunitas setempat.