Pemulihan Pascabencana Sumatra: Sumbar Paling Cepat, Aceh Tamiang Masih Butuh Perhatian Serius

Christhoper Natanael Raja

Jakarta

Rapat koordinasi tingkat menteri baru saja digelar di Kantor Kemenko PMK, Senin (6/4/2026). Agenda utamanya? Mengevaluasi pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatra. Tito Karnavian, sang Mendagri yang juga memimpin Satgas PRR, tampil sebagai juru bicara usai pertemuan itu.

Ia memaparkan, kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi diukur dari banyak hal. Tak cuma soal infrastruktur fisik seperti jalan atau jembatan yang ambruk. Tapi juga bagaimana pemerintahan berjalan kembali, layanan kesehatan dan pendidikan beroperasi, hingga denyut ekonomi warga dan akses mereka pada listrik serta air bersih.

Dari ketiga wilayah terdampak, Sumatera Barat disebut-sebut punya laju pemulihan paling cepat.

“Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota pemerintahannya dan masyarakatnya berjalan relatif lancar,” jelas Tito lewat keterangan tertulis.

Lalu bagaimana dengan daerah lain? Kondisi Sumatera Utara juga menunjukkan titik terang, meski masih ada beberapa kantong yang butuh perhatian ekstra. Sementara di Aceh, situasinya beragam. Sebagian wilayah sudah mendekati normal, namun tempat seperti Aceh Tamiang masih terlihat porak-poranda dan memerlukan penanganan yang lebih serius.

Soal pengungsian, ada kabar baik. Pembangunan hunian sementara atau huntara berjalan. Tapi yang jadi fokus utama justru hunian tetap atau huntap. Tito menegaskan, ini prioritas nomor satu.

“Huntap adalah prioritas paling penting, kemudian juga hal-hal yang sangat urgen seperti jembatan dan jalan yang menjadi akses utama,” tegasnya.

Ia tak lupa mengapresiasi kerja sama berbagai pihak di lapangan. Respons cepat Kementerian PU dalam membenahi jalan yang putus, misalnya, disebutnya sangat membantu. Namun begitu, Tito mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang menanti. Normalisasi sungai, perbaikan lahan pertanian dan tambak yang rusak, hingga pembangunan infrastruktur permanen masih jadi daftar panjang yang harus diselesaikan.

Proses pemulihan total, kata pemerintah, bukan perkara singkat. Melalui rencana induk yang disusun Bappenas, diperkirakan butuh waktu hingga tiga tahun ke depan untuk membangun kembali semua yang hilang dan rusak.

Editor: Redaksi TVRINews