Kementerian PKP Gandeng Kemendagri dan BPS untuk Bedah 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni pada 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mempercepat target bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 400 ribu unit pada 2026. Untuk merealisasikannya, Kementerian PKP menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam rapat lintas kementerian di Jakarta, Jumat (10/7), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak verifikasi calon penerima bantuan. Koordinasi antara Kementerian PKP, Kemendagri, dan BPS perlu diperkuat hingga ke daerah agar target tercapai.

“Kami ingin mempercepat pelaksanaannya agar target dapat tercapai. Karena itu, kami meminta seluruh pemerintah daerah membantu proses verifikasi dan percepatan pelaksanaannya. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga berkontribusi mengurangi kemiskinan dan menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (11/7/2026).

Paling lambat 15 Juli 2026, data masyarakat miskin desil 1 hingga desil 4 serta data rumah tidak layak huni dari BPS akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk diverifikasi. Pemerintah daerah diberi waktu satu bulan melakukan verifikasi lapangan, termasuk menambahkan data calon penerima yang memenuhi syarat.

Untuk mempercepat administrasi, Kemendagri dan Kementerian PKP menyepakati bahwa surat pengantar hasil verifikasi dapat ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama kepala daerah. Selain itu, Kemendagri meminta dukungan penyediaan transportasi bagi petugas lapangan, terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kesiapan BPS mendukung percepatan BSPS melalui penyediaan data akurat yang terus diperbarui. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pencarian calon penerima bantuan dengan berkoordinasi bersama BPS di daerah.

“BPS juga menyiapkan mekanisme pemutakhiran data apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Seluruh jajaran BPS di daerah siap berkolaborasi untuk mempercepat proses verifikasi dan memastikan data yang digunakan semakin akurat,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kemendagri, BPS, dan seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan daerah menjadi kunci percepatan program yang tahun ini meningkat skala secara signifikan.

“Terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung program ini. Kita ingin memastikan seluruh pelaksanaan BSPS berjalan sesuai aturan, kualitas huniannya tetap baik, tata kelolanya juga baik, namun prosesnya semakin cepat dan semakin mudah,” ujar Maruarar.

Ia menambahkan, BSPS tidak hanya memberikan rumah yang lebih layak, tetapi juga dampak ekonomi luas melalui keterlibatan tenaga kerja lokal, toko bahan bangunan, dan pelaku usaha lainnya. Pemerintah optimistis target 400 ribu unit pada 2026 dapat tercapai secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.