Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Bedah Rumah 400 Ribu Unit pada 2026

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar target 400 ribu unit bedah rumah pada tahun 2026 tercapai. Arahan itu disampaikan dalam rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/7).

"Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target," kata Tito dalam keterangan resmi.

Ia menjelaskan, data calon penerima BSPS sudah tersedia, tetapi sebagian masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Bahkan, ada data yang baru diajukan oleh daerah. Selain itu, sejumlah pemda dinilai belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan program. Tito meminta setiap usulan diverifikasi secara cermat di lapangan.

"Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa," ungkapnya.

Mendagri meminta pemda mengambil langkah konkret dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, ia juga mendorong kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.

"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," tegasnya.

Menurut Tito, percepatan BSPS memberikan banyak manfaat, seperti menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat. "Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik," pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para kepala BPS dan kepala dinas perumahan kabupaten/kota secara daring.