Mendagri Minta Pemda Percepat Bedah Rumah 400 Ribu Unit pada 2026

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar target 400 ribu unit bedah rumah pada tahun 2026 tercapai. Arahan itu disampaikan dalam rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

“Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target,” kata Tito.

Ia menjelaskan, data calon penerima BSPS sudah tersedia, tetapi sebagian masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Bahkan, ada data yang baru diajukan oleh daerah. Tito juga menyoroti masih ada pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan program tersebut. Karena itu, ia meminta pemda memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat di lapangan.

“Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa,” ungkapnya.

Mendagri meminta pemda mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, ia juga meminta pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.

“Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” tegasnya.

Menurut Tito, percepatan pelaksanaan BSPS akan memberikan berbagai manfaat bagi daerah. Selain membantu menurunkan angka kemiskinan, program tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik,” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta diikuti secara daring oleh para Kepala BPS kabupaten/kota dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia.