Wamendagri Apresiasi Capaian Ekonomi Kepri, Soroti Perlu Optimalisasi Belanja Daerah

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang digelar secara daring, Senin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti capaian ekonomi daerah itu. Ia tak ragu memberikan apresiasi.

"Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik," ujar Bima dari Jakarta.

Menurutnya, prestasi ini harus dipertahankan secara konsisten. Tujuannya jelas: agar kontribusi Kepri terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional tetap signifikan. Di sisi lain, stabilitas semacam ini juga menjadi salah satu kunci untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Bima kemudian membeberkan klasifikasi kapasitas fiskal daerah dari Kemendagri, yakni kuat, sedang, dan lemah. Kepri, dalam hal ini, masuk kategori pertama. Angkanya cukup meyakinkan: kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 54,52 persen, mengungguli dana transfer pusat yang berada di angka 45,44 persen.

Tak cuma itu. Sejumlah indikator makro lain juga kinclong. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri, contohnya, menembus 80,53. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi ketiga tertinggi secara nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Meski datanya bagus, Bima melihat ada catatan yang perlu diperbaiki. Optimalisasi belanja daerah dinilainya masih perlu ditingkatkan. Struktur anggaran dalam RKPD saat ini, rupanya, masih didominasi belanja penunjang seperti gaji pegawai dan operasional. Angkanya mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan bahkan 49,50 persen di kabupaten/kota.

"Namun, memang PR-nya adalah realisasi untuk belanjanya. Belanjanya ini masih cukup rendah, Pak Gubernur, ya," tegas Bima.

Ia menekankan, alokasi untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat harus diperbesar. Artinya, pendapatan yang sehat perlu diimbangi dengan belanja yang maksimal dan tepat sasaran.

Lebih jauh, Bima mendorong pemerintah daerah bersinergi mendukung program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi salah satu fokus. Ia meminta kepala daerah terlibat aktif memastikan kelancaran ekosistem dan rantai pasok program itu dari hulu ke hilir.

Terakhir, Bima berpesan agar Musrenbang tak sekadar jadi agenda seremonial belaka. Forum ini harus menjadi wadah kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan komunitas, akademisi, hingga pelaku usaha atau yang kerap disebut pendekatan pentaheliks.

"Saya titip saja ini, Pak Gubernur, agar Kepri bisa mempertahankan solid dan kekompakannya, karena angka-angkanya sudah bagus tadi," ungkapnya.

Kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda, legislatif, dan eksekutif, dari level provinsi hingga kabupaten/kota, ia yakini adalah kunci untuk melanjutkan dan mencapai target-target nasional yang telah ditetapkan.