Wamendagri Apresiasi Capaian Ekonomi Kepri, Soroti Perlu Optimalisasi Belanja Daerah

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang digelar secara daring, Senin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti capaian ekonomi daerah itu. Ia tak ragu memberikan apresiasi.

"Nah, sekali lagi kami apresiasi tadi Kepulauan Riau pertumbuhan ekonomi baik, angka-angka ekonominya baik," ujar Bima dari Jakarta.

Menurutnya, prestasi ini harus dipertahankan secara konsisten. Tujuannya jelas: agar kontribusi Kepri terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional tetap signifikan. Di sisi lain, stabilitas semacam ini juga menjadi salah satu kunci untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Bima kemudian membeberkan klasifikasi kapasitas fiskal daerah dari Kemendagri, yakni kuat, sedang, dan lemah. Kepri, dalam hal ini, masuk kategori pertama. Angkanya cukup meyakinkan: kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 54,52 persen, mengungguli dana transfer pusat yang berada di angka 45,44 persen.

Tak cuma itu. Sejumlah indikator makro lain juga kinclong. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri, contohnya, menembus 80,53. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi ketiga tertinggi secara nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Meski datanya bagus, Bima melihat ada catatan yang perlu diperbaiki. Optimalisasi belanja daerah dinilainya masih perlu ditingkatkan. Struktur anggaran dalam RKPD saat ini, rupanya, masih didominasi belanja penunjang seperti gaji pegawai dan operasional. Angkanya mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan bahkan 49,50 persen di kabupaten/kota.