AS Tunda Penjualan Senjata ke Taiwan Demi Penuhi Kebutuhan Amunisi untuk Operasi Militer di Iran

Pemerintah Amerika Serikat melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut, Hung Cao, mengonfirmasi bahwa rencana penjualan senjata ke Taiwan untuk sementara waktu dihentikan. Langkah ini diambil demi memastikan militer AS memiliki pasokan amunisi yang memadai guna mendukung operasi militer mereka di Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Cao pada Kamis, 21 Mei 2026 waktu setempat, saat menjawab pertanyaan dalam sebuah sidang kongres. Sidang itu membahas mandeknya kesepakatan pembelian senjata senilai 14 miliar dolar AS yang sebelumnya telah dirancang untuk Taiwan.

“Saat ini kami sedang menunda pembelian untuk memastikan kami memiliki amunisi yang dibutuhkan untuk Epic Fury dan kami memiliki persediaan yang cukup,” ujar Cao di hadapan kongres.

“Namun, kami hanya memastikan kami memiliki semuanya, kemudian penjualan militer ke luar negeri akan berlanjut ketika pemerintah menganggap perlu,” tambahnya menegaskan status ketersediaan senjata AS.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri AS maupun Pentagon belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan yang dilontarkan petinggi Angkatan Laut tersebut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump belum memberikan komitmen pasti untuk melanjutkan penjualan senjata ke Taiwan. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran atas konsistensi Washington dalam mendukung sistem pertahanan Taiwan, negara kepulauan yang selama ini diklaim Tiongkok sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Menjelang kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok baru-baru ini, Trump sempat mengisyaratkan akan membahas isu penjualan senjata ini secara langsung dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Rencana tersebut menandai perubahan sikap yang cukup drastis dari Washington, yang sebelumnya menolak berkonsultasi dengan Beijing mengenai urusan persenjataan Taiwan.

Usai lawatan itu, Trump mengklarifikasi bahwa ia belum membuat komitmen apa pun kepada Xi Jinping terkait nasib Taiwan. Ia berjanji akan segera mengambil keputusan definitif mengenai kelanjutan penjualan senjata dalam waktu yang cukup singkat ke depan.

Secara diplomasi resmi, Amerika Serikat hanya mengakui pemerintahan di Beijing. Namun, berdasarkan hukum domestik AS, Washington memiliki kewajiban untuk menyediakan persenjataan pertahanan kepada negara demokrasi yang memerintah sendiri itu.

Sementara itu, Tiongkok berulang kali menyatakan akan merebut kembali pulau tersebut dan tidak pernah mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan militer. Ancaman itu diwujudkan Beijing dengan terus meningkatkan eskalasi dan tekanan militer di sekitar Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.