DPR Ingatkan Risiko Kebijakan Ekspor Satu Pintu BUMN: Bisa Jadi Ajang Rente Jika Tanpa Integritas dan Transparansi

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyoroti kesiapan pelaksanaan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu yang akan dikelola oleh BUMN. Ia menilai kebijakan ini merupakan langkah maju dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945, namun mengingatkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada tiga pilar utama: integritas pelaksana, efektivitas birokrasi, dan transparansi penuh.

"Kalau tiga pilar ini tidak ada, bahaya, bisa jadi ajang rente," kata Daniel kepada awak media, Jumat (22/5).

Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan ekspor komoditas andalan seperti minyak kelapa sawit dan batu bara dapat berdampak serius terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua komoditas tersebut, lanjut Daniel, menjadi tulang punggung utama devisa negara.

"Kalau ekspor tiba-tiba setop karena ketidaksiapan, devisa hilang, neraca ekspor-impor kita bisa langsung anjlok," ujar dia.

Daniel juga menekankan pentingnya memastikan bahwa BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana benar-benar memahami ekosistem pasar global. Ia meminta pemerintah memberikan keyakinan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bahwa lembaga yang dipilih memiliki kapasitas yang memadai.

"Jangan sampai baru meraba-raba. Kalau eksekutornya baru belajar, risikonya terlalu besar buat ekonomi nasional," ungkap Daniel.

Sementara itu, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah dalam tata niaga komoditas. Daniel mencontohkan kegagalan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) serta tata niaga jeruk di Kalimantan Barat pada masa Orde Baru. Meskipun bertujuan melindungi petani dari tengkulak, kebijakan tersebut justru menciptakan monopoli yang merugikan.

"Kita harus belajar dari sejarah. Dulu ada kebijakan tata niaga cengkeh dan jeruk yang tujuannya mulia untuk melindungi petani dari tengkulak, tetapi praktiknya, petani justru menangis darah dan bangkrut karena harga di tingkat petani anjlok, sementara pelaksana kebijakan terjebak dalam kerakusan," kata dia.