Wakil Ketua MPR Soroti Ketahanan Energi dan Tantangan Nuklir untuk Capai Net Zero 2060

MURIANETWORK.COM - Pengembangan energi di Indonesia harus berfokus pada konsep ketahanan energi untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, dalam sebuah forum bertajuk Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-carbon Future yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Mendorong Kebijakan Energi yang Berorientasi Ketahanan

Eddy Soeparno menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program energi nasional harus diarahkan untuk memastikan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya. Pendekatan ini, menurutnya, harus tetap sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon.

"Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/2/2026).

Ia kemudian menyoroti sebuah paradoks yang dihadapi bangsa ini. Meski dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih bergulat dengan tantangan ketergantungan dan kerentanan dalam pasokan energi. Oleh karena itu, program transisi energi yang dijalankan perlu fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil serta menyusun bauran energi yang mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Nuklir Sebagai Pilihan dalam Bauran Energi

Dalam konteks pencarian solusi itulah, Eddy menilai pengembangan energi nuklir patut dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan sumber energi bersih dan andal. Rencana pemerintah, yang tercantum dalam RUPTL 2025-2034, memang telah menggariskan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032 dan 2034 dengan kapasitas awal 500 MW, yang diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 7 GW pada 2040.

Namun, di balik potensi besarnya, Eddy mengingatkan bahwa rencana besar ini memerlukan persiapan yang sangat matang. Regulasi yang ketat, khususnya menyangkut aspek keamanan dan keselamatan, menjadi prasyarat mutlak.