Putusan MK Batasi Masa Hak Atas Tanah di IKN Maksimal 35 Tahun, Ini Rinciannya

Putusan MK Batasi Masa Hak Atas Tanah di IKN, Maksimal 35 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan mengenai jangka waktu hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 16A ayat 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang 21/2023 tentang Perubahan atas UU Ibu Kota Negara bertentangan dengan UUD 1945.

Latar Belakang Gugatan ke MK

Gugatan ini diajukan oleh Stepanus Febyan Babaro dengan nomor perkara 185/PUU-XXII/2024. Penggugat menyatakan kekhawatiran bahwa pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dengan jangka waktu sangat panjang dapat mengurangi kesempatan masyarakat adat dalam melestarikan tanah leluhurnya di wilayah IKN.

Amar Putusan MK Soal Hak Tanah IKN

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang mengabulkan permohonan penggugat untuk sebagian. MK menyatakan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikut adalah perubahan ketentuan yang ditetapkan MK: